Journalist Independent, JAKARTA — Parameter Politik Indonesia (PPI) mengklaim tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 65,4 persen.
Survei yang dilakukan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 itu juga mencatat 67 persen responden optimistis pemerintah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.
Kepuasan terhadap kinerja Prabowo secara khusus diklaim mencapai 65,2 persen. Angka tersebut terdiri atas 62,3 persen responden yang menyatakan puas dan 2,9 persen yang menjawab sangat puas.
Hasil survei itu menempatkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan dan presiden pada angka yang relatif berdekatan. Namun, PPI tidak mencantumkan rincian lengkap mengenai faktor yang memengaruhi penilaian responden dalam data yang tersedia.
Dalam survei yang sama, PPI memetakan program pemerintah yang dinilai paling baik oleh masyarakat. Bantuan sosial (bansos) menempati urutan pertama, disusul Sekolah Rakyat dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program sekolah gratis hingga perguruan tinggi berada di urutan keempat. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan gratis menempati posisi kelima.
Lima program tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bantuan ekonomi, pendidikan, pemenuhan gizi, hingga pelayanan kesehatan.
Bansos Menempati Urutan Pertama
PPI menempatkan bansos sebagai program pemerintah yang paling banyak mendapat penilaian positif dari responden. Namun, hasil survei yang tersedia tidak mencantumkan persentase responden yang memilih program tersebut.
Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan keluarga yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Efektivitas bansos bergantung pada ketepatan sasaran, keakuratan data penerima, serta kelancaran penyaluran bantuan. Persoalan pendataan dan distribusi dapat mengurangi manfaat program apabila bantuan tidak diterima oleh warga yang berhak.
Karena itu, posisi bansos dalam survei PPI perlu dibaca sebagai gambaran penilaian responden terhadap program pemerintah, bukan sebagai bukti bahwa seluruh persoalan penyaluran bantuan telah terselesaikan.
Di sektor pendidikan, Sekolah Rakyat menempati posisi kedua. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Akses pendidikan berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Biaya pendidikan dan kebutuhan pendukung pembelajaran dapat menjadi kendala bagi sebagian rumah tangga dalam memastikan anak-anak memperoleh pendidikan yang layak.
Program sekolah gratis hingga perguruan tinggi juga masuk dalam lima besar penilaian responden. Peringkat tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan menjadi salah satu program yang mendapat penilaian positif dalam survei PPI.
MBG dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Program MBG menempati urutan ketiga dalam daftar program pemerintah yang dinilai baik oleh responden. Program ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok sasaran yang ditetapkan pemerintah.
Pelaksanaannya membutuhkan pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, keamanan makanan, kebersihan pengolahan, dan ketepatan distribusi. Pengawasan diperlukan untuk memastikan makanan yang disediakan aman serta memenuhi standar yang berlaku.
Selain kualitas makanan, pelaksanaan MBG juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan kesiapan pelaksana di lapangan. Kedua aspek tersebut menentukan apakah program dapat berjalan sesuai tujuan.
Pemeriksaan kesehatan gratis berada di urutan kelima. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan dan mendeteksi risiko penyakit lebih awal.
Manfaat pemeriksaan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah warga yang mengikuti layanan. Ketersediaan tenaga medis, fasilitas pemeriksaan, dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan juga menentukan kualitas pelayanan.
Meski menempatkan kedua program tersebut dalam lima besar, hasil survei yang tersedia tidak menjelaskan alasan terperinci setiap responden dalam memberikan penilaian.
Amran Teratas, Teddy dan Erick Menyusul
PPI juga merilis penilaian responden terhadap menteri atau pejabat negara yang dianggap memiliki kinerja terbaik. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati urutan pertama.
Menurut hasil survei tersebut, penilaian terhadap Amran berkaitan dengan upaya mewujudkan swasembada pangan. Agenda ini berhubungan dengan kemampuan produksi dalam negeri memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Upaya mencapai swasembada pangan melibatkan sejumlah aspek, mulai dari produktivitas pertanian, ketersediaan sarana produksi, distribusi hasil panen, hingga stabilitas pasokan. Kondisi petani dan keberlanjutan produksi juga menjadi bagian penting dalam penguatan ketahanan pangan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menempati urutan kedua. Responden memberikan penilaian positif dengan alasan yang dirangkum dalam ungkapan “sedikit bicara, banyak bekerja”.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berada di posisi ketiga. Penilaian terhadap Erick berkaitan dengan perkembangan positif tim nasional sepak bola Indonesia.
Ketiga pejabat tersebut mendapat penilaian berdasarkan alasan berbeda. Amran dikaitkan dengan swasembada pangan, Teddy dengan gaya kerja, sedangkan Erick dengan perkembangan sepak bola nasional.
Namun, bahan survei yang tersedia tidak memuat persentase responden yang memilih masing-masing pejabat maupun rincian indikator penilaian kinerja yang digunakan PPI.
Survei Libatkan 1.200 Responden
PPI melaksanakan survei pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Sampel mencakup 116 kabupaten/kota, 120 desa atau kelurahan, serta 120 rumah tangga yang dipilih secara acak.
Responden merupakan penduduk berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka.
PPI menyebut survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar 2,83 persen.
Margin of error merupakan perkiraan ketidakpastian statistik yang muncul ketika hasil sampel digunakan untuk menggambarkan populasi yang lebih luas. Angka tersebut tidak mencakup seluruh kemungkinan kesalahan survei, termasuk persoalan pengumpulan data, pemahaman responden terhadap pertanyaan, dan proses pengolahan jawaban.
Penilaian terhadap kualitas survei juga perlu mempertimbangkan metode pemilihan responden, rumusan pertanyaan, pembobotan data, serta distribusi jawaban. Informasi tersebut diperlukan untuk memahami dasar perhitungan angka kepuasan yang dirilis lembaga survei.
Dalam hasil yang disampaikan PPI, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 65,4 persen. Sementara itu, kepuasan terhadap kinerja presiden secara khusus tercatat 65,2 persen dan optimisme terhadap kemampuan pemerintah mencapai 67 persen.
Angka tersebut merupakan hasil pengukuran persepsi responden pada periode survei, bukan gambaran mutlak mengenai seluruh pandangan masyarakat Indonesia.
Kepuasan dan optimisme juga merupakan dua indikator berbeda. Kepuasan berkaitan dengan penilaian terhadap kinerja pemerintah, sedangkan optimisme menunjukkan keyakinan responden terhadap kemampuan pemerintah menjalankan tugasnya.
Hasil survei PPI menempatkan bansos sebagai program yang dinilai paling baik, sementara Andi Amran Sulaiman menempati urutan pertama dalam penilaian kinerja pejabat negara.
Meski demikian, hasil tersebut tetap perlu dibaca sesuai metodologi dan cakupan survei. Penilaian terhadap kinerja pemerintah secara lebih menyeluruh membutuhkan pembandingan dengan data pelaksanaan program, capaian kebijakan, serta kondisi yang dihadapi masyarakat. (*)
