Sebanyak 71,50 persen warga Indonesia Timur mengaku mengetahui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Padahal program tersebut salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Survei Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pengembangan LPPM Universitas Hasanuddin (Unhas) memotret masih tingginya ketidaktahuan masyarakat terhadap program tersebut.
“Pengenalan program belum meluas dalam sampel survei,” kata Kepala Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pengembangan LPPM Unhas, Prof Imam Mujahidin Fahmid, di Unhas, Rabu (21/10/2026).
Hasil survei Suara Indonesia Timur: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto tersebut juga mengangkat persoalan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan timur Indonesia.
Sebanyak 62,30 persen warga menyatakan tidak pernah menerima MBG.
Prof Imam mengaku, tingginya ketidaktahuan dengan program prioritas Presiden menandakan bahwa sosialisasi pemerintah tidak berjalan optimal. Ia juga menyoroti implementasinya juga belum berjalan dengan baik.
“Program belum berjalan baik dan sosialisasinya saya katakan buruk, khusus di Indonesia Timur. Saya tidak tahu kalau tempat lain,” tegasnya.
Rektor Unhas: Survei Ini Bukan Urusan Politik
Pihak Unhas menegaskan pelaksanaan survei tersebut merupakan bagian dari peran perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan membaca kondisi masyarakat, bukan untuk terlibat dalam kepentingan politik praktis.
Rektor Unhas menjelaskan, survei opini publik merupakan bagian dari tradisi akademik yang penting bagi perguruan tinggi. Menurutnya, sejumlah lembaga survei di luar negeri juga berkembang dengan basis universitas, pusat riset, maupun institusi penelitian.
“Lembaga survei di luar negeri itu banyak yang berbasis universitas, riset atau institusi. Ini bagian dari DNA-nya universitas. Opini dari survei ini juga sains,” ujarnya. (ril)
