Survei mengenai tokoh pilihan warga Indonesia Timur ini menjadi bagian dari upaya memotret pandangan masyarakat di luar pusat-pusat politik nasional.
Kawasan Indonesia Timur mencakup wilayah yang luas, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Karena itu, preferensi masyarakat di kawasan ini penting dibaca dengan mempertimbangkan keragaman wilayah, latar belakang responden, serta karakter sosial dan politik masing-masing daerah.
Dalam survei yang dirilis Unhas, Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan proporsi sampel terbesar, yakni 16 persen. Pengumpulan data dilakukan pada 23 September hingga 9 Oktober 2026 dengan melibatkan 900 responden di lima kawasan tersebut.
Penelitian menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling), dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error yang dilaporkan berkisar 3,4 hingga 3,7 persen.
44 Persen Warga Indonesia Timur Tak Puas Pemerintahan Prabowo-Gibran
Unhas juga merilis survei tingkat kepuasaan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun memimpin. Hasil survei menunjukkan sebanyak 44 persen warga Kawasan Indonesia Timur (KTI) tidak puas kinerja pemerintah.
Kepala Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pengembangan LPPM, Prof Imam Muhajidin Fahmid, menyampaikan 51,02 persen warga Indonesia Timur menilai puas dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia mengaku, angka tersebut berada di ambang batas, mendekati angka tidak puas.
“Masyarakat Indonesia Timur 51,02% relatif puas kinerja pemerintah, kepuasannya di ambang batas betul. Bergeser sedikit menjadi tidak puas, ini penilaian positif lebih besar. Yang menyatakan secara jelas secara tidak puas itu ada 44,27%,” jelas Prof Imam dalam diskusi hasil survei suara Indonesia Timur dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto oleh Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pengembangan LPPM, di Kampus Unhas, Rabu (21/10/2026).
Ia menilai, ketidakpuasan ini bisa berujung pada kekecewaan terhadap kinerja pemerintah jika tidak respons cepat. Pemerintah kata dia, harus menyelesaikan segala keresahan masyarakat.
“Semua ketidakpuasan akan melahirkan kekecawaan yang lebih tinggi, dan kekecewaan itu bisa memunculkan letupan-letupan sosial yang berbahaya kehidupan bersama. Oleh karena itu, ketidakpuasan itu harus segera diselesaikan oleh pemerintah, jangan meningkat menjadi kekecewaan,” jelas Prof Imam.
Menurutnya, pemerintah punya segalanya untuk membereskan dan mencari jalan keluar masalah-masalah yang ada, termasuk keluhan masyarakat.
“Jangan menjadi dasar letupan-letupan sosial. Ini harus disikapi betul oleh pemerintah dan pemerintah punya kesempatan berbicara dengan stakeholder, misanya dengan kampus, intelektual untuk bersama mencari jalan keluar,” ucapnya.
