Journalist Independent, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,8 triliun untuk menopang daya beli masyarakat menjelang akhir 2026.
Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah program, mulai dari bantuan pangan berupa beras, bantuan subsidi upah bagi pekerja yang memenuhi kriteria, hingga berbagai insentif selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Di tengah persiapan tersebut, pemerintah juga mendorong perluasan akses layanan keuangan melalui program pembukaan rekening bank.
Namun, rencana pembagian telepon seluler (HP) gratis untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial (bansos) justru mendapat penjelasan berbeda dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga menegaskan bahwa pembagian HP gratis tidak pernah dibahas dalam agenda pemerintah yang dikoordinasikannya. Sementara itu, program pembukaan rekening gratis tetap disiapkan untuk pelaksanaan pada kuartal IV 2026.
Perbedaan penjelasan ini membuat masyarakat perlu membedakan antara program bantuan yang sudah disiapkan pemerintah dan wacana pembagian perangkat digital yang sempat disampaikan oleh pihak lain.
Anggaran Rp31,8 Triliun untuk Menjaga Daya Beli
Dalam keterangannya setelah Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Airlangga menyebut sejumlah program akan dijalankan untuk menjaga konsumsi masyarakat menjelang pergantian tahun.
Pemerintah menyiapkan bantuan pangan, bantuan subsidi upah, serta program diskon pada masa libur akhir tahun. Seluruh kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi pengeluaran yang biasanya meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru.
Airlangga menyampaikan bahwa anggaran untuk rangkaian program tersebut mencapai sekitar Rp31,8 triliun.
“Dananya sekitar Rp31,8 triliun,” kata Airlangga saat menjelaskan kesiapan program diskon Nataru dan berbagai dukungan pemerintah.
Meski demikian, angka tersebut merupakan anggaran untuk sejumlah program yang disiapkan pemerintah, bukan berarti seluruh dana akan diterima masyarakat dalam bentuk bantuan tunai. Masing-masing program memiliki sasaran, mekanisme penyaluran, serta bentuk manfaat yang berbeda.
Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan pengumuman resmi mengenai persyaratan penerima dan jadwal pelaksanaan setiap program. Rincian anggaran per jenis bantuan juga perlu dibedakan dari total anggaran yang disampaikan pemerintah.
Bantuan Beras 10 Kilogram dan Subsidi Upah
Salah satu program yang disiapkan adalah bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram. Bantuan ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama ketika pengeluaran rumah tangga berpotensi meningkat pada penghujung tahun.
Airlangga menyebut skema bantuan pangan tersebut dalam penjelasannya mengenai program pemerintah untuk kuartal terakhir 2026.
Beras menjadi salah satu komoditas penting dalam pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Bantuan pangan diharapkan dapat mengurangi sebagian beban belanja keluarga penerima sehingga anggaran yang tersedia bisa digunakan untuk kebutuhan lain.
Namun, penyebutan bantuan beras 10 kilogram selama tiga bulan perlu diperhatikan dalam konteks skema penyaluran yang disampaikan pemerintah. Masyarakat sebaiknya menunggu rincian resmi mengenai periode distribusi, kriteria penerima, serta jumlah bantuan yang diterima dalam setiap tahap.
Selain bantuan pangan, pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang memenuhi ketentuan. Program ini menjadi salah satu instrumen untuk mempertahankan daya beli kelompok pekerja, terutama ketika kebutuhan rumah tangga meningkat menjelang akhir tahun.
Besaran bantuan, batas penghasilan, dan ketentuan penerima perlu merujuk pada aturan resmi yang berlaku. Tidak semua pekerja otomatis memenuhi persyaratan, sehingga informasi mengenai mekanisme penyaluran menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman.
Diskon Nataru untuk Mendorong Aktivitas Ekonomi
Program berikutnya adalah pemberian diskon pada periode Natal dan Tahun Baru. Insentif tersebut disiapkan untuk mendukung aktivitas ekonomi selama musim liburan, ketika mobilitas masyarakat dan kebutuhan perjalanan biasanya meningkat.
Diskon akhir tahun berpotensi membantu masyarakat menekan pengeluaran untuk sejumlah kebutuhan perjalanan maupun aktivitas liburan, bergantung pada sektor dan layanan yang masuk dalam program.
Di sisi lain, peningkatan aktivitas masyarakat selama Nataru juga dapat memberikan dorongan bagi sektor usaha yang berkaitan dengan transportasi, pariwisata, perdagangan, dan konsumsi rumah tangga.
Pemerintah berharap kombinasi bantuan pangan, subsidi upah, dan insentif akhir tahun dapat menjaga perputaran ekonomi sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Airlangga juga melaporkan kondisi makroekonomi Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menilai sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi, masih mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah disiapkan.
Meski demikian, dampak program terhadap daya beli akan bergantung pada ketepatan sasaran, waktu pelaksanaan, serta besarnya manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Airlangga Bantah Rencana Pembagian HP Gratis
Di tengah persiapan program bantuan tersebut, muncul perhatian publik terhadap wacana pembagian HP gratis untuk mendukung digitalisasi bansos.
Wacana itu sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Dalam sebuah forum kebijakan, Hashim menyebut rencana pemberian telepon seluler yang dilengkapi rekening digital bagi masyarakat.
Menurut penjelasan Hashim saat itu, perangkat tersebut akan memiliki rekening digital dengan saldo Rp50 ribu. Program tersebut disebut menyasar sekitar 30 persen penduduk yang belum memiliki rekening bank.
Namun, Airlangga memberikan penjelasan berbeda ketika ditanya mengenai rencana pembagian perangkat tersebut di kantornya pada 20 Oktober 2026.
“(Pembagian HP gratis) memang enggak pernah kita bahas,” ujar Airlangga.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rencana pembagian HP gratis belum menjadi program yang dibahas dalam koordinasi yang disampaikan Airlangga. Oleh sebab itu, wacana tersebut tidak dapat disamakan dengan program bantuan pangan, subsidi upah, atau diskon Nataru yang telah masuk dalam persiapan pemerintah.
Masyarakat juga perlu membedakan rencana penyediaan perangkat telepon seluler dengan program pembukaan rekening bank. Keduanya berkaitan dengan akses layanan digital, tetapi merupakan hal yang berbeda.
Pembukaan Rekening Gratis Tetap Disiapkan pada Kuartal IV
Airlangga memastikan pemerintah tetap mempersiapkan program pembukaan rekening gratis pada kuartal IV 2026. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Skema yang disiapkan menyasar warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rekening tersebut direncanakan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Itu termasuk dalam program kuartal empat. Kita lagi siapin regulasinya,” kata Airlangga.
Program ini diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan nasional, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Akses terhadap rekening dapat mempermudah masyarakat menggunakan layanan keuangan formal, termasuk menerima transfer apabila memenuhi persyaratan program pemerintah.
Meski begitu, pembukaan rekening tidak otomatis membuat seseorang berhak menerima bantuan sosial. Status kepesertaan bansos tetap bergantung pada ketentuan program, data penerima, dan proses verifikasi yang berlaku.
Pemerintah juga masih perlu menjelaskan mekanisme pembukaan rekening, lembaga perbankan yang terlibat, serta proses aktivasi dan penggunaannya.
Kepastian aturan diperlukan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya ketika program mulai dilaksanakan.
Dengan demikian, hingga akhir 2026 terdapat beberapa agenda yang perlu dicermati secara terpisah, yakni bantuan pangan, subsidi upah, diskon Nataru, dan pembukaan rekening gratis.
Sementara itu, pembagian HP gratis masih sebatas wacana yang menurut Airlangga tidak pernah dibahas dalam koordinasi pemerintah yang dipimpinnya.
Kepastian mengenai jadwal, sasaran, dan mekanisme masing-masing program akan menjadi penentu agar kebijakan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. (*)
