MOSKOW — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow mengingatkan warga Indonesia agar tidak mudah tergiur tawaran menjadi tentara bayaran di Rusia. Iming-iming gaji besar dari jalur perekrutan tidak resmi disebut berisiko membawa warga Indonesia masuk ke dalam kontrak yang sulit mereka tinggalkan.
Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarusia Jose Antonio Morato Tavares mengatakan KBRI Moskow menerima puluhan laporan dari keluarga warga Indonesia yang menduga kerabat mereka menjadi tentara bayaran di Rusia.
“KBRI Moskow menerima banyak puluhan telepon dari keluarga warga Indonesia yang melaporkan kerabatnya diduga menjadi tentara bayaran. Kadangkala orang Indonesia sendiri yang sudah berada di Rusia,” kata Tavares dalam wawancara dengan ANTARA di Moskow, Jumat (18/9/2026).
KBRI Moskow kemudian memeriksa setiap laporan yang masuk. Namun, Tavares mengatakan pihaknya kerap menghadapi kendala karena keluarga atau pelapor tidak selalu memiliki bukti lengkap mengenai keberadaan dan aktivitas kerabat mereka.
Puluhan WNI terindikasi direkrut
Tavares mengatakan KBRI Moskow telah mengirim nota verbal kepada Kementerian Luar Negeri Rusia dan sejumlah instansi terkait untuk meminta verifikasi mengenai dugaan keterlibatan warga Indonesia sebagai tentara bayaran.
Dari proses identifikasi tersebut, KBRI menemukan indikasi puluhan warga Indonesia mendaftar melalui agen tertentu. Perekrut disebut menggunakan media sosial untuk menawarkan pekerjaan dengan gaji besar tanpa memberikan kejelasan yang memadai mengenai pekerjaan tersebut.
KBRI juga menemukan warga Indonesia yang datang ke Rusia tetapi tidak lolos seleksi fisik. Dalam sejumlah kasus, pihak kedutaan kemudian membantu mereka kembali ke Indonesia.
“Kami mengetahuinya setelah ada beberapa warga Indonesia yang datang ke Rusia dan ternyata tidak lolos seleksi fisik dan akhirnya kami fasilitasi untuk kembali ke Tanah Air,” ujar Tavares.
Ia mengatakan staf KBRI bahkan pernah menemukan calon tentara bayaran di bandara. Setelah mendapat penjelasan mengenai risiko yang mungkin mereka hadapi, calon tersebut akhirnya memilih kembali ke Indonesia.
KBRI kesulitan memantau WNI
Pemantauan terhadap warga Indonesia yang diduga menjadi tentara bayaran juga menghadapi tantangan geografis. Rusia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga KBRI tidak selalu dapat mengetahui keberadaan warga Indonesia setelah mereka meninggalkan lokasi awal.
“Biasanya kami mengetahui hanya alamat awal saja, setelah proses itu selesai, kami tidak tahu lagi dia di mana. Mereka umumnya juga bukan datang ke Moskow, tetapi di daerah-daerah yang jauh dari Moskow,” kata Tavares.
Kondisi tersebut membuat proses pelacakan dan verifikasi menjadi lebih sulit, terutama ketika informasi awal hanya berasal dari laporan keluarga.
Karena itu, KBRI mengimbau masyarakat agar memeriksa secara cermat setiap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menawarkan gaji besar melalui jalur perekrutan tidak resmi.
Kontrak berbahasa Rusia jadi perhatian
Tavares juga menyoroti bentuk kontrak yang ditawarkan kepada calon tentara bayaran. Menurut dia, sejumlah kontrak menggunakan bahasa Rusia tanpa terjemahan ke Bahasa Indonesia.
Kondisi itu dapat menyulitkan calon pekerja memahami isi dan konsekuensi kontrak sebelum menandatanganinya.
“Pada saat kontrak ditandatangani, akan sangat sulit untuk keluar dari ikatan kontrak tersebut,” kata Tavares.
Ia juga mengatakan aktivitas agen perekrut dapat berhadapan dengan ketentuan hukum Indonesia. Tavares merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 201, yang menurut dia mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang memengaruhi orang lain untuk menjadi tentara asing.
Selain risiko hukum bagi perekrut, Tavares menyebut warga Indonesia yang terlibat juga dapat menghadapi konsekuensi terhadap status kewarganegaraannya.
WNI diminta gunakan jalur resmi
Tavares meminta masyarakat tidak gegabah menerima tawaran kerja di luar negeri. Ia mendorong pencari kerja menggunakan jalur resmi agar mendapatkan informasi mengenai pekerjaan sekaligus perlindungan yang tersedia.
Menurut dia, masyarakat dapat meminta informasi kepada Kementerian Luar Negeri atau KBRI sebelum menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Pemerintah juga memiliki lembaga yang dapat membantu memastikan keamanan dan keabsahan penawaran kerja.
“Coba tanya ke Kementerian Luar Negeri, tanya ke KBRI. Kami siap untuk membantu. BP2MI juga dapat dihubungi untuk memastikan keamanan dan keabsahan penawaran kerja yang diterima warga Indonesia di luar negeri,” katanya.
Imbauan tersebut disampaikan KBRI Moskow menyusul temuan indikasi puluhan warga Indonesia yang diduga mendaftar melalui jalur perekrutan tidak resmi dengan tawaran gaji besar. KBRI masih berupaya memverifikasi laporan yang masuk dan berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait. (*)
