Tegas! Menteri LH Surati Bahlil, Minta Wilayah Tambang di Sekitar Habitat Badak Jawa Dicabut

Journalist Independent
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat

Journalist Independent, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengevaluasi penetapan wilayah pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Ia meminta sebagian wilayah usaha pertambangan (WUP) di kawasan tersebut dikeluarkan apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya risiko ekologis terhadap habitat Badak Jawa.

Permintaan itu disampaikan Jumhur melalui surat resmi kepada Bahlil. Evaluasi tersebut secara khusus menyasar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Jumhur menilai penetapan wilayah pertambangan di sekitar TNUK perlu ditinjau secara hati-hati karena kawasan tersebut merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Populasi satwa bercula satu itu diperkirakan kurang dari 50 individu dan hanya bertahan di kawasan Ujung Kulon.

“Permintaan ini sudah disampaikan agar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dievaluasi,” kata Jumhur dalam keterangan resmi, Kamis (19/11/2026).

Ia meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan apabila verifikasi ilmiah membuktikan penetapannya tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan atau menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima.

Menurut Jumhur, perlindungan habitat satwa langka harus menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan. Pemerintah, kata dia, tidak seharusnya menunggu aktivitas pertambangan berlangsung untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap kawasan konservasi.

“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” ujar Jumhur.

Ia juga menyoroti potensi dampak dari tahapan kegiatan yang dapat dilakukan setelah penetapan WUP, termasuk survei. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, hingga peningkatan aktivitas manusia di sekitar kawasan konservasi.

Baca Juga  Cara Cek dan Ubah Desil Bansos 2026 Lewat Kemensos dan BPS

Jumhur mengingatkan bahwa Badak Jawa berstatus Kritis atau Critically Endangered. Dengan jumlah populasi liar yang diperkirakan kurang dari 50 individu, gangguan terhadap habitat satu-satunya populasi yang tersisa dapat berdampak besar terhadap kelangsungan spesies tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kegiatan pertambangan di lokasi WUP yang dipersoalkan. Pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa juga belum dilakukan.

Namun, Jumhur menilai belum adanya aktivitas tambang bukan alasan untuk mengabaikan potensi risiko. Ia meminta pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan terkait kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi tersebut.

Untuk memastikan apakah terdapat wilayah yang beririsan dengan kawasan lindung, KLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis bersama kementerian serta lembaga terkait.

Pemeriksaan itu dilakukan dengan mencocokkan koordinat WUP dengan sejumlah batas dan dokumen perencanaan, antara lain batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.

Selama proses evaluasi berlangsung, KLH meminta tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil pemeriksaan memberikan kejelasan.

Di sisi lain, Kementerian ESDM sebelumnya menjelaskan bahwa kawasan daratan TNUK tidak termasuk wilayah pertambangan dalam keputusan tersebut. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyebut bagian yang masuk dalam penetapan WUP hanya sebagian perairan laut di sekitar kawasan taman nasional.

ESDM juga menyatakan belum menerbitkan izin pertambangan di perairan sekitar maupun di dalam kawasan TNUK.

Menurut Dwi, penetapan WUP di perairan Banten merupakan proses yang telah berlangsung sejak 2013. Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan yang mencakup perairan laut melalui sejumlah tahapan, termasuk usulan pada 2015.

Baca Juga  CPNS 2026 Segera Dibuka, Pemerintah Bidik 150 Ribu Formasi, Polisi Hutan hingga Guru Dibutuhkan

Penetapan wilayah tersebut kemudian tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, sebelum diperbarui melalui keputusan terbaru pada 2026.

Kementerian ESDM juga membedakan penetapan WUP dengan pemberian izin usaha pertambangan. WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan persetujuan untuk langsung melakukan kegiatan penambangan.

Setiap penerbitan izin, menurut ESDM, tetap harus memenuhi sejumlah ketentuan. Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Meski demikian, Jumhur menegaskan KLH memiliki kewenangan dalam proses persetujuan lingkungan. Ia menyatakan tidak akan memberikan persetujuan lingkungan apabila PT Aneka Tambang (Antam) nantinya memperoleh izin untuk menambang di perairan sekitar TNUK.

Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan yang dinilai berisiko mengganggu fungsi ekosistem dan habitat Badak Jawa.

Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas sekitar 122.956 hektare yang terdiri atas kawasan daratan dan perairan. Kawasan ini ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1991.

Ekosistem TNUK mencakup hutan hujan tropis dataran rendah, hutan mangrove, padang rumput, hingga terumbu karang. Berbagai ekosistem tersebut saling berkaitan dalam menopang kehidupan satwa dan menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan tersebut.

Karena itu, evaluasi penetapan WUP di sekitar Ujung Kulon tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan kegiatan pertambangan. Pemeriksaan juga menyangkut perlindungan keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan laut yang menjadi bagian penting dari habitat Badak Jawa.

KLH meminta proses evaluasi dilakukan sebelum ada tindak lanjut pemanfaatan wilayah yang berpotensi menimbulkan gangguan ekologis. Sementara itu, ESDM menyatakan penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin untuk melakukan penambangan. *

Baca Juga  Kemenhub Catat 78 Bandara Terdampak Karhutla, 1.700 Jadwal Dibatalkan