Journalist Independent, JAKARTA – Masyarakat dapat memeriksa posisi desil kesejahteraan keluarga melalui sejumlah kanal resmi pemerintah, mulai dari laman Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), aplikasi Cek Bansos, hingga laman Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS).
Pengecekan desil penting dilakukan karena pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga menjadi salah satu acuan dalam pengusulan penerima bantuan sosial (bansos). Posisi desil juga berkaitan dengan penentuan kepesertaan sejumlah program bantuan pemerintah, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Keluarga yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan data. Pengajuan bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi Cek Bansos maupun secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan dan Dinas Sosial setempat.
Berdasarkan informasi pada laman Cek Bansos Kemensos, keluarga yang masuk desil 1 hingga 4 dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Sementara itu, keluarga pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK.
Adapun peserta PBI-JK yang tercatat pada desil 6 hingga 10 setelah pemutakhiran DTSEN berpotensi tidak lagi menerima bantuan iuran mulai November 2026.
“Penyesuaian status kepesertaan PBI JK dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
Cara Cek Desil Bansos melalui Laman Kemensos
Masyarakat dapat mengecek desil keluarga melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan NIK yang tertera pada KTP.
Berikut langkah-langkahnya:
1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban di ponsel atau komputer.
2. Masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP.
3. Isi kode captcha yang muncul di layar.
4. Tekan tombol “Cari Data” dan tunggu hingga proses pencarian selesai.
5. Periksa informasi identitas, desil kesejahteraan, serta daftar bantuan sosial yang tercatat.
Cara Cek Desil lewat Aplikasi Cek Bansos
Pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos. Bagi pengguna baru, prosesnya diawali dengan pembuatan akun.
Tahapannya sebagai berikut:
1. Unduh aplikasi Cek Bansos resmi melalui Google Play Store atau App Store.
2. Buat akun dengan melengkapi data yang diminta, termasuk NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK), serta mengunggah foto KTP dan swafoto.
3. Jika sudah memiliki akun, masuk menggunakan data akun yang terdaftar.
4. Pilih menu “Cek Bansos” dan masukkan NIK 16 digit.
5. Tekan “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian.
Cara Cek Desil melalui Laman DTSEN BPS
Selain kanal Kemensos, masyarakat dapat memeriksa data desil melalui laman DTSEN BPS.
Langkah-langkahnya meliputi:
1. Buka laman dtsen-form.bps.go.id.
2. Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
3. Isi tanggal lahir sesuai data kependudukan.
4. Ketik kode verifikasi yang diminta.
5. Klik “Cek Data” untuk melihat kelompok desil keluarga.
Cara Mengajukan Perubahan Desil Bansos
Keluarga yang merasa data desilnya tidak menggambarkan kondisi sosial ekonomi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan data. Mengutip akun Instagram resmi Kemensos @kemensosri, salah satu cara pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos.
Pemohon dapat masuk ke aplikasi, membuka menu profil, kemudian memilih fitur usulan atau permintaan pembaruan data. Selanjutnya, isi informasi sesuai kondisi sosial ekonomi keluarga yang sebenarnya dan lampirkan dokumen pendukung apabila diminta.
Setelah pengajuan dikirim, data akan melalui proses verifikasi oleh pihak terkait. Karena itu, masyarakat perlu memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Selain melalui aplikasi, permohonan pembaruan data dapat disampaikan secara langsung ke kantor desa atau kelurahan maupun Dinas Sosial kabupaten/kota.
Warga perlu membawa dokumen identitas, seperti KTP dan Kartu Keluarga, serta bukti pendukung yang dapat menjelaskan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Permohonan tersebut selanjutnya diteruskan untuk proses verifikasi dan survei lapangan. Hasilnya dibahas melalui Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel), kemudian disampaikan kepada BPS untuk proses pemeringkatan ulang.
Pemutakhiran dan pemeringkatan desil dilakukan secara berkala, yakni setiap tiga bulan. Dengan demikian, perubahan desil tidak serta-merta terjadi setelah warga mengirimkan permohonan.
BPS juga menegaskan bahwa pengajuan pembaruan data tidak otomatis mengubah posisi desil. Data yang disampaikan tetap harus melalui tahapan verifikasi sebelum dilakukan pemeringkatan ulang.
Perubahan desil pun tidak serta-merta membuat sebuah keluarga langsung menjadi penerima bansos. Penetapan penerima tetap mengikuti kriteria dan kuota masing-masing program bantuan.
Cara Mengaktifkan Kembali PBI-JK yang Dinonaktifkan
Peserta PBI-JK yang dinonaktifkan akibat perubahan data desil masih dapat mengajukan reaktivasi kepesertaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, pengajuan reaktivasi dapat dilakukan paling lambat enam bulan sejak tanggal penonaktifan, dengan ketentuan peserta membutuhkan layanan kesehatan.
Peserta dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Usulan tersebut kemudian diverifikasi oleh Kemensos sebelum proses pengaktifan kembali kepesertaan dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
Mengenal Pengelompokan Desil dalam DTSEN
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN. Seluruh keluarga dibagi ke dalam 10 kelompok, yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga di Indonesia.
Desil 1 menunjukkan kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Karena posisi desil menjadi salah satu acuan dalam pengusulan bantuan sosial, masyarakat disarankan memeriksa data secara berkala. Jika terdapat ketidaksesuaian, pembaruan dapat diajukan melalui kanal resmi Kemensos, pemerintah desa atau kelurahan, maupun Dinas Sosial.
Masyarakat juga diimbau berhati-hati terhadap tautan atau pihak yang menawarkan jasa pengecekan dan perubahan desil di luar jalur resmi. NIK, foto KTP, dan data pribadi lainnya tidak sebaiknya dibagikan melalui tautan yang tidak jelas asal-usulnya. *






