Journalist Independent, Bekasi – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyentil praktik politik yang mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat merespons pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI.
“Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan,” kata Hasto usai menghadiri acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Hasto menyebut PDIP sejak lama mengambil sikap tegas terhadap kader yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi dan disiplin partai. Dia juga mengingatkan partainya telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran, dan Bobby Nasution pada Desember 2024.
Ketiga nama tersebut tidak lagi berstatus sebagai kader PDIP setelah DPP partai menerbitkan surat keputusan pemecatan. Keputusan itu ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Hasto selaku sekretaris jenderal.
Pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden sendiri disampaikan melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). MPR menyatakan menerima surat tersebut dan menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Hasto Sebut Pengunduran Diri Gibran Jadi Momentum Koreksi
Hasto menilai pengunduran diri Gibran dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi penyelenggaraan negara. Menurut dia, seluruh proses pemerintahan harus berjalan sesuai konstitusi dan tidak boleh dipengaruhi penyalahgunaan kekuasaan.
“Ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi, dan ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada suatu manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan,” papar Hasto.
Dia mengatakan pemimpin negara harus memberikan teladan dalam menjalankan pemerintahan. Hasto menekankan pentingnya supremasi hukum, etika, dan pengabdian yang mengutamakan kepentingan rakyat.
“Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan,” ucapnya.
PDIP Persilakan Kader Tak Sejalan Ideologi Keluar
Saat ditanya wartawan apakah kondisi Gibran setelah keluar dari PDIP ibarat “buah simalakama”, Hasto kembali menekankan pentingnya ideologi dan disiplin kader. Dia menyebut partai memberikan ruang bagi anggota yang tidak lagi sejalan dengan garis perjuangan untuk mengundurkan diri.
“Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilakan keluar atau mengundurkan diri dari Partai,” tutur Hasto.
Hasto mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari prinsip organisasi yang dijalankan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Dia menegaskan keanggotaan partai harus disertai kesesuaian terhadap ideologi dan komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, Hasto menilai kekuasaan yang hanya digerakkan oleh pragmatisme dan ambisi pribadi tidak akan memiliki fondasi yang kuat. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat bangunan kekuasaan mudah terguncang ketika menghadapi dinamika politik.
“Sehingga mudah menerima guncangan-guncangan politik,” pungkasnya. (*)
