Journalist Independent, Jakarta – Ketua Umum Gibran Joeara (GI-JOE) Benny Parapat memetakan tiga nama yang dinilai berpeluang mengisi posisi wakil presiden (wapres) jika terjadi kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Ketiga nama tersebut ialah Puan Maharani, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Sufmi Dasco Ahmad.
Benny menyebut peluang setiap figur dapat dilihat melalui tiga perspektif, yakni hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, serta pertimbangan dan kepentingan politik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dinamika politik memungkinkan berbagai nama masuk dalam perhitungan.
“Namun, Puan berpotensi menghadapi resistensi politik dan publik, sementara Pramono Anung relatif lebih dapat diterima karena memiliki pengalaman panjang di pemerintahan Presiden Jokowi serta hubungan politik yang lebih luas,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
PDIP Punya Peluang Usulkan Figur
Perspektif pertama yang digunakan Benny merujuk hasil Pileg 2024. Dia menilai PDIP sebagai partai peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif tersebut memiliki peluang untuk mengisi posisi wapres.
Berdasarkan hasil Pemilu 2024, PDIP memperoleh 25.387.279 suara atau 16,72 persen suara sah nasional. Partai berlambang banteng itu juga meraih 110 kursi DPR, terbanyak dibandingkan partai politik lainnya.
Benny menyebut dua kader PDIP yang dapat masuk dalam pertimbangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Namun, dia menilai keduanya memiliki tingkat penerimaan politik yang berbeda.
Puan dinilai berpotensi menghadapi resistensi dari kalangan politik maupun publik. Sementara itu, Pramono disebut memiliki pengalaman panjang di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta hubungan politik yang lebih luas.
Cak Imin Dinilai Punya Modal Politik
Perspektif kedua mengacu pada hasil Pilpres 2024. Benny memasukkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang menempati posisi kedua dalam perolehan suara Pilpres 2024 sebagai salah satu rujukan kalkulasi politik.
Dari pasangan tersebut, Benny menilai Anies berpotensi menghadapi hambatan karena tidak memiliki dukungan partai politik di parlemen. Sebaliknya, Muhaimin atau Cak Imin dinilai mempunyai sejumlah modal untuk dipertimbangkan.
Modal tersebut mencakup pengalaman di pemerintahan, posisinya sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta basis dukungan politik dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Faktor-faktor itu membuat Cak Imin masuk dalam pemetaan Benny.
Dasco Masuk Hitungan dari Perspektif Prabowo
Perspektif ketiga berkaitan dengan pilihan dan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto. Benny menyebut peluang kader Partai Gerindra untuk mengisi posisi wapres juga terbuka, bergantung pada kalkulasi politik Presiden.
“Dalam hal ini, nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu pilihan yang paling menonjol. Sebagai loyalis Prabowo, Dasco memiliki kedekatan dengan berbagai kekuatan politik serta kemampuan komunikasi dan manuver politik yang cukup kuat,” tuturnya.
Dasco dinilai memiliki kedekatan dengan Prabowo dan hubungan dengan berbagai kekuatan politik. Benny juga menyoroti kemampuan komunikasi serta manuver politik Dasco sebagai modal yang dapat diperhitungkan.
Dari tiga perspektif itu, Benny kemudian mengerucutkan nama Puan, Cak Imin, dan Dasco sebagai figur yang masuk dalam kalkulasi politik. Puan dipandang mewakili kekuatan PDIP, Cak Imin merepresentasikan PKB dan basis politik NU, sedangkan Dasco menjadi representasi Gerindra.
Pengisian Jabatan Wapres Tunggu Mekanisme Konstitusi
Benny menegaskan penentuan pengganti wapres tidak cukup hanya melihat hasil pemilu sebelumnya. Kompromi antarkekuatan politik, kepentingan partai, dan kalkulasi Presiden Prabowo juga dapat memengaruhi nama yang akhirnya dipilih.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden. Keputusan akhir bukan ditentukan langsung oleh hasil Pileg atau Pilpres sebelumnya, melainkan melalui mekanisme pengusulan presiden dan pemilihan oleh MPR. (*)
