Journalist Independent.com, MAKASSAR – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum BULOG terus memperkuat langkah nyata dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras di berbagai wilayah Indonesia.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran dan pemantauan langsung di Kabupaten Bone dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan perlindungan sosial sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional.
Program strategis Presiden Prabowo Subianto ini menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, mencerminkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan akses pangan yang merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Penguatan sinergi tersebut tercermin melalui keterlibatan langsung Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, dalam penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bone, serta monitoring Direktur Utama Perum BULOG di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumat (13/11/2026).
Di Makassar, kegiatan penyaluran menjangkau sekitar 1.600 penerima manfaat, sementara secara nasional pemerintah mengalokasikan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi setiap keluarga penerima atau total 30 kilogram untuk periode Oktober–Desember 2026.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan kesinambungan peran Bapanas sebagai pengarah kebijakan pangan dan BULOG sebagai pelaksana penyaluran di lapangan, sehingga bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan kekuatan cadangan pangan nasional untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.
Dalam pernyataan sebelumnya, Amran menyampaikan bahwa kondisi stok beras nasional yang kuat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program intervensi pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika geopolitik global.
“Beras harus terus dijaga kestabilannya. Kondisi global saat ini siaga waspada, namun Indonesia insya Allah aman. Pangan kita kuat, apalagi stok beras tertinggi sepanjang sejarah. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, salurkan stok untuk kepentingan masyarakat melalui SPHP, bantuan pangan, dan program lainnya,” tegas Amran.
Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa besarnya cakupan bantuan pangan merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Dengan stok Cadangan Beras Pemerintah yang mencapai sekitar 4,5 juta ton pada November 2026, pemerintah memiliki landasan pasokan yang kuat untuk mendukung keberlanjutan penyaluran bantuan pangan sekaligus menjaga kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
“Ini merupakan bentuk kecintaan Bapak Presiden Prabowo kepada rakyat. Beliau ingin 33,24 juta keluarga yang memang membutuhkan bantalan ekonomi, itu menjadi prioritas pemerintah, agar setiap bulan kebutuhan berasnya dapat terpenuhi,” ujar Amran dalam pernyataan resminya sebelumnya.
Menurutnya, penguatan produksi dalam negeri dan ketersediaan cadangan beras menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pangan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, dalam kegiatan monitoring di Kota Makassar menegaskan kesiapan BULOG untuk menjalankan amanah pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan secara optimal.
Kehadiran langsung jajaran pimpinan BULOG di tengah masyarakat menjadi bentuk pengawasan sekaligus komitmen perusahaan untuk memastikan setiap bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak.
“Harapannya, bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat yang betul-betul ekonominya sangat lemah,” ujar Rizal.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya volume beras yang disalurkan, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Rizal juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan memiliki peran strategis yang lebih luas, yakni membantu menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan beras di tengah masyarakat.
Dengan cakupan penerima yang besar, program ini diharapkan mampu mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga sekaligus mendukung stabilitas harga beras, khususnya di pasar tradisional dan wilayah perdesaan.
“Kalau nanti tidak ada bantuan pangan, harga akan naik terus. Dengan adanya bantuan pangan yang jumlahnya cukup besar, otomatis ini mampu menstabilkan harga-harga, khususnya beras,” jelas Rizal.
Ia menegaskan bahwa BULOG akan terus menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan ketepatan sasaran berdasarkan data penerima yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sinergi antara pemerintah, Bapanas, dan Perum BULOG menjadi fondasi penting dalam memperkuat pelaksanaan program bantuan pangan secara nasional. Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemanfaatan jaringan pergudangan dan distribusi BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, penyaluran bantuan terus dioptimalkan agar dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketersediaan stok beras pemerintah yang kuat menjadi modal strategis untuk memastikan bantuan pangan dapat terus disalurkan, sekaligus mendukung langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi potensi gangguan produksi, perubahan iklim, dan peningkatan kebutuhan pangan menjelang Natal 2026 serta Tahun Baru 2027.
Melalui penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bone dan Kota Makassar, pemerintah bersama Bapanas dan Perum BULOG kembali menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang besarnya cadangan beras yang dimiliki negara, tetapi juga tentang kemampuan menghadirkan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai operator pangan pemerintah, BULOG berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan, mempercepat distribusi, dan menjaga integritas pelaksanaan setiap penugasan.
Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkokoh perlindungan sosial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kekuatan stok pangan nasional benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan yang berkelanjutan. (iz)
