Journalist Independent, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden (wapres) untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Demokrat menyerahkan proses pengusulan calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
AHY menjelaskan pengisian jabatan wapres yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon, sedangkan pemilihan Wapres pengganti dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” katanya.
Sudah Konsultasi dengan SBY
AHY menyebut keputusan Demokrat tidak mengajukan nama calon wapres juga telah disesuaikan dengan konstitusi partai. Sebelum menyampaikan sikap tersebut kepada publik, dia terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi itu menjadi bagian dari pembahasan internal partai mengenai sikap yang akan diambil menyusul pengunduran diri Gibran. AHY kemudian menyampaikan bahwa Demokrat memilih tidak masuk dalam proses pengusulan kandidat dan menyerahkan kewenangan tersebut kepada Prabowo.
Minta Dinamika Politik Tak Ganggu Rakyat
Selain menjelaskan posisi partainya, AHY meminta seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap tenang. Dia mengingatkan agar dinamika politik terkait pergantian Wapres tidak menghambat jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ucapnya.
AHY juga menekankan pentingnya memberi ruang kepada lembaga negara untuk menjalankan tahapan sesuai aturan. Dengan begitu, pembahasan mengenai sosok pengganti Wapres tidak mendahului proses pengusulan dan pemilihan yang telah ditentukan konstitusi.
MPR Siapkan Tahapan Pengisian Jabatan Wapres
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wapres kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut diterima langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani menyampaikan surat pengunduran diri itu diterima pada pukul 11.26 WIB. Setelah menerima surat, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut permohonan tersebut.
MPR kemudian menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut diagendakan membahas tahapan pengisian jabatan wapres, termasuk rencana meminta presiden mengajukan dua nama calon pengganti.
Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, MPR memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari sejak jabatan wapres dinyatakan kosong.
MPR juga menyiapkan pembentukan tim verifikasi berkas calon yang diajukan presiden serta tim ad hoc untuk menyusun rancangan ketetapan MPR. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses kelembagaan sebelum pemilihan wapres pengganti dilakukan. (*)
