Journalist Independent, JAKARTA — Bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut setelah Partai Golkar mengungkap delapan tokoh politik yang dinilai layak masuk pertimbangan Presiden Prabowo Subianto. Nama-nama tersebut berasal dari sejumlah partai, termasuk PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan Demokrat.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan daftar figur potensial tersebut pada Sabtu, 14 November 2026. Mereka merupakan pimpinan partai yang memiliki pengalaman panjang dalam politik maupun pemerintahan.
Delapan nama yang disebut Doli meliputi Puan Maharani dari PDIP, Bahlil Lahadalia dari Golkar, serta tiga tokoh Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
Selain itu, terdapat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dari sisi jabatan pemerintahan, nama-nama tersebut memiliki posisi strategis. Puan menjabat Ketua DPR RI, Bahlil merupakan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Dasco menjabat Wakil Ketua DPR RI, sedangkan Sugiono merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Ahmad Muzani menjabat Ketua MPR RI, Muhaimin Iskandar merupakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Zulkifli Hasan menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan, dan AHY merupakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Meski menyebut delapan figur tersebut, Golkar menegaskan tidak sedang mengajukan calon resmi. Partai berlambang pohon beringin itu menyerahkan sepenuhnya keputusan pemilihan wakil presiden kepada Prabowo.
“Namun bagi Golkar, sekali lagi, kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Siapapun yang akan dipilih, apakah itu dari kalangan partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar partai politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden,” ujar Doli.
Golkar Tekankan Kecocokan dengan Prabowo dan Legitimasi Hukum
Doli menilai pengalaman politik dan pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pendamping Prabowo. Namun, rekam jejak saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan kepemimpinan.
Menurutnya, calon pengganti Gibran harus memiliki kesamaan visi dan chemistry dengan Presiden agar keduanya mampu membangun hubungan kerja yang solid. Sosok tersebut juga perlu memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Selain itu, wakil presiden berikutnya diharapkan mampu menjadi problem solver dan menjalankan peran sesuai arahan kepala negara. Golkar menilai pengalaman dua tahun pemerintahan Prabowo dapat menjadi bekal bagi Presiden untuk menentukan figur yang paling sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Kekosongan jabatan wakil presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan pemberhentian dirinya kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, serta kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut kosong. Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih dalam sidang tersebut.
MPR RI telah menyurati Presiden agar segera mengajukan dua nama kandidat. Lembaga tersebut juga membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang dan menjadwalkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026.
Dengan demikian, delapan nama yang disebut Golkar masih sebatas figur potensial. Keputusan mengenai dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR tetap berada di tangan Prabowo. (*)
