Journalist Independent, JAKARTA – Kursi Wakil Presiden RI yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka segera memasuki babak penentuan. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti, sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menentukan siapa yang menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.
MPR telah menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal pemilihan sekaligus pengesahan wakil presiden baru. Rapat paripurna tersebut akan berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan jadwal tersebut setelah rapat gabungan pimpinan MPR bersama perwakilan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (13/11/2026).
Menurut Muzani, agenda rapat paripurna mencakup pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran.
“Pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember,” kata Muzani.
Penetapan tanggal tersebut menunjukkan proses pergantian wakil presiden mulai bergerak ke tahap formal. Sebelumnya, Muzani juga menegaskan bahwa MPR ingin menyelesaikan pengisian jabatan tersebut secepat mungkin setelah pengunduran diri Gibran.
Prabowo Tak Perlu Menghadapi Ujian Elektabilitas
Di balik jadwal pemilihan yang semakin dekat, perhatian politik kini tertuju pada siapa dua tokoh yang akan diajukan Prabowo. Sebab, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai mekanisme tersebut memberikan ruang sangat besar bagi Prabowo dalam menentukan sosok pendampingnya.
MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih salah satu dari dua nama yang diajukan presiden sejak terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
“Presiden akan mengusulkan dua nama ke MPR. Artinya, benar-benar terserah Prabowo,” ujar Bivitri melalui unggahannya di media sosial X.
Menurut pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu, situasi ini berbeda jauh dengan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilu. Prabowo tidak lagi harus mempertimbangkan elektabilitas calon karena posisinya sebagai presiden sudah ditetapkan.
Pertimbangan politik yang muncul kemungkinan lebih berkaitan dengan loyalitas, kepercayaan, serta kepentingan pemerintahan ke depan.
Bivitri memperkirakan Prabowo akan memilih figur yang benar-benar dipercaya. Selain itu, faktor Pemilu 2029 juga berpotensi memengaruhi keputusan tersebut.
Dia mengingatkan, Prabowo perlu mempertimbangkan kemungkinan munculnya sosok wakil presiden yang justru berkembang menjadi pesaing politik bagi dirinya atau lingkaran kekuasaannya.
Terkait asal calon, Bivitri merujuk ketentuan UU MD3 yang mengatur pengisian jabatan tersebut. Calon pengganti berasal dari koalisi partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Namun, menurut dia, ketentuan itu tidak serta-merta mengharuskan calon menjadi anggota partai politik tertentu. Tokoh di luar struktur koalisi tetap berpeluang selama memperoleh persetujuan politik dari koalisi pengusung.
Dengan jadwal pemilihan yang tinggal menghitung hari, teka-teki dua nama pilihan Prabowo kini menjadi perhatian. Keputusan presiden akan menentukan bukan hanya siapa yang mengisi kursi wakil presiden, tetapi juga bagaimana peta kekuatan politik pemerintahan menjelang 2029. (*)
