Journalist Independent.com, MAKASSAR – Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang menjerat mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, segera memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel memastikan berkas perkara Bahtiar telah lengkap dan dalam waktu dekat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan proses perampungan berkas perkara telah dilakukan penyidik. Pelimpahan ke pengadilan ditargetkan berlangsung dalam waktu dekat.
“Segera kami limpah. Sudah (proses perampungan) mungkin dalam minggu ini P21 (berkas lengkap),” ujar Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu.
Ia menjelaskan, tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) telah melengkapi seluruh persyaratan berkas perkara sesuai ketentuan hukum. Kepastian tersebut juga didukung hasil praperadilan yang kembali diajukan Bahtiar, tetapi tidak berhasil menggugurkan penetapan tersangkanya.
Syarifuddin menyebut, penyidik telah melakukan sejumlah pembaruan dalam proses penyidikan setelah Bahtiar kembali ditetapkan sebagai tersangka. Mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan baru hingga pengumpulan bukti dan alat bukti baru.
Ia menegaskan, penetapan tersangka yang kedua dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan kelengkapan alat bukti, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurutnya, hal itu menjadi salah satu perbedaan penting dibandingkan proses hukum sebelumnya. Dalam praperadilan terdahulu, persoalan LHP menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian permohonan Bahtiar.
“Kami yakin sepenuhnya akan ditolak. Dulu, kalau kita objektif, ditolak karena LHP-nya BPK belum ada. Itu inti sebenarnya. Tapi ini, apalagi (sekarang) sudah ada LHP BPKP,” jelasnya.
Syarifuddin juga mengapresiasi putusan hakim dalam sidang praperadilan terbaru. Ia menilai pertimbangan hakim sejalan dengan argumentasi hukum yang disampaikan tim penyidik Kejati Sulsel, termasuk keterangan ahli hukum acara pidana, Prof Hibnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
Ia menambahkan, pemeriksaan praperadilan hanya mencakup aspek formal penetapan tersangka, bukan menguji pokok perkara maupun kualitas alat bukti.
Dalam kasus ini, Bahtiar dijerat dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024 dengan nilai proyek sekitar Rp60 miliar. Pengadaan tersebut bersumber dari APBD Sulsel 2023-2024 melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
Penyidik memperkirakan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp52,4 miliar. Bahtiar disangkakan melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebelumnya, Bahtiar sempat ditahan di Lapas Kelas IIB Maros sebelum dibebaskan setelah permohonan praperadilan pertamanya dikabulkan sebagian oleh PN Makassar pada 29 Juni 2026. Namun, penyidik kemudian kembali menetapkannya sebagai tersangka.
Selain Bahtiar, lima terdakwa lainnya dalam perkara korupsi bibit nanas tersebut saat ini masih menjalani persidangan di PN Tipikor Makassar. Mereka masing-masing Uvan Nurwahidah, Rio Erlangga, Ririn Riyan Saputra Ajnur, Rimawaty Mansyur, dan Hasan Sulaiman. (na)
