Journalist Independent, JAKARTA — Penyidikan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor terus berkembang. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya berinisial HRM, terutama untuk menelusuri asal-usul uang Rp800 juta yang sebelumnya diserahkan kepada penyidik.
HRM menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik membutuhkan keterangan HRM untuk memperjelas rangkaian dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Dalam lanjutan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HRM selaku pihak swasta,” kata Budi.
Ia menjelaskan, HRM telah tiba di Gedung Merah Putih untuk memenuhi panggilan penyidik. Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya pada 15 Oktober 2026, HRM menyerahkan uang Rp800 juta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik kemudian menyita uang itu sebagai bagian dari kebutuhan pembuktian.
Budi menegaskan, pemeriksaan kali ini penting untuk mengungkap hubungan uang tersebut dengan perkara yang tengah ditangani KPK.
Saat tiba di gedung KPK, HRM menyatakan siap memberikan penjelasan mengenai asal-usul uang yang menjadi perhatian penyidik. Ia juga mengaitkan pemanggilan tersebut dengan persoalan tanah Summarecon.
“Jadi, kedatangan hari ini karena kami dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, makanya hari ini kami datang untuk menjelaskan terkait itu,” ujar HRM.
KPK Telusuri Dugaan Suap Pengurusan HGB Summarecon
Pemeriksaan terhadap HRM menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang turut menyasar sejumlah pejabat pertanahan. Sehari sebelumnya, Selasa, 10 November 2026, KPK memanggil delapan kepala kantor pertanahan dan seorang mantan kepala kantor pertanahan yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.
Para saksi tersebut berasal dari sejumlah daerah, antara lain Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Situbondo, Mojokerto, Malang, Jember, dan Bogor. Pemeriksaan itu menunjukkan penyidik masih mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam proses administrasi pertanahan yang berkaitan dengan perkara Summarecon.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas pejabat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Presiden Direktur Summarecon Agung, serta sejumlah pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara.
Nama mantan Bupati Kebumen AS dan Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA juga masuk dalam daftar tersangka. KPK menduga keduanya bersama dua pihak swasta lainnya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN NW.
Untuk memperkuat penyidikan, KPK menggeledah sejumlah lokasi, termasuk ruangan pejabat ATR/BPN, kantor Summarecon di Jakarta dan Kabupaten Bogor, serta rumah salah satu tersangka di Bekasi dan Nganjuk. Penyidik juga memeriksa kantor pertanahan di Mojokerto dan kantor wilayah BPN Jawa Timur.
Pada 29 September 2026, penggeledahan berlanjut ke kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat.
Hingga pemeriksaan HRM pada 11 November, KPK masih menelusuri aliran uang dan peran masing-masing pihak. Penyerahan uang Rp800 juta menjadi salah satu bagian yang perlu dijelaskan untuk mengungkap keterkaitannya dengan dugaan suap pengurusan HGB Summarecon. (*)
