Journalist Independent, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menargetkan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang menjerat mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, dinyatakan lengkap atau P21.
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan penyidik kini mempersiapkan tahapan lanjutan setelah Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar Baharuddin.
Bahkan, pihaknya menargetkan pemberkasan perkara tersebut dapat memasuki tahap P21 dalam pekan ini. Setelah dinyatakan lengkap, proses hukum selanjutnya akan diarahkan pada pelimpahan perkara untuk menjalani persidangan.
“Segera kami limpah. Sudah sudah apa eh mungkin dalam minggu ini P21 ya,” kata Syarifuddin kepada Wartawan, Rabu (11/11/2026).
Syarifuddin menegaskan, penyidikan yang dilakukan tim Kejati Sulsel telah memenuhi persyaratan hukum, termasuk kelengkapan alat bukti dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara.
Dia menjelaskan, penanganan perkara kali ini dilakukan melalui proses penyidikan baru dengan menerbitkan surat perintah penyidikan serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan.
Langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya terdapat putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka Bahtiar karena ketika itu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum tersedia.
“Berdasarkan hasil praperadilan yang lama, kami yakin sepenuhnya akan akan ditolak. Kan dulu kalau kita objekti, kan dulu ditolak kan karena LHP-nya BPK belum ada,” ujarnya.
Menurut Syarifuddin, kondisi penyidikan saat ini berbeda karena tim penyidik telah mengantongi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Ya, ini kan cuma itu intinya sebenarnya. Ini apalagi sudah ada LHP BPKP. Kita mengulang lagi penyidikan dari baru, surat perintah baru, apa baru, alat baru,” jelasnya.
Kajati Sulsel juga mengapresiasi pertimbangan hakim yang menolak seluruh permohonan praperadilan Bahtiar. Menurutnya, pertimbangan tersebut sejalan dengan argumentasi hukum yang disampaikan tim kejaksaan selama persidangan berlangsung.
Dia turut menyinggung keterangan ahli hukum yang dihadirkan dalam persidangan mengenai batas kewenangan hakim dalam memeriksa perkara praperadilan.
“Praperadilan hanya terbatas pada pemeriksaan formal, bukan masuk pokok perkara, tidak menilai alat bukti yang dihadirkan maupun kualitasnya kan begitu,” katanya.
Syarifuddin menambahkan, penyidik telah memenuhi persyaratan formal dalam menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka, termasuk mengantongi lebih dari dua alat bukti.
“Itu sudah kami penuhi semua, hasil perhitungan perhitungan sudah ada, alat bukti lebih dari dua sudah ada semua,” tegasnya.
Dia juga menyebut pendapat ahli dalam persidangan memperkuat argumentasi kejaksaan mengenai terpenuhinya persyaratan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
“Jadi pendapat ahli yang menyimpulkan bahwa ini sudah eh terpenuhi alat bukti yang kami ajukan untuk menetapkan (mantan) PJ gubernur sebagai tersangka sudah terpenuhi semua,” ungkapnya.
“Jadi kami apresiasi putusan Hakim dan apa yang disampaikan oleh Hakim sudah se-pararel dengan apa yang kami sampaikan dalam pembuktian di praperadilan,” lanjut Syarifuddin.
Diketahui, perkara yang menjerat Bahtiar berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel Tahun Anggaran 2024.
Proyek pengadaan tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp60 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan BPKP, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp52,4 miliar.
Sebelumnya, Bahtiar sempat memenangkan gugatan praperadilan pertama pada 29 Juni 2026. Putusan tersebut membuat penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah sehingga penyidik kemudian melakukan penyidikan kembali dengan melengkapi bukti dan administrasi hukum.
Pada praperadilan kedua melalui perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, hakim tunggal Arwana menolak seluruh permohonan Bahtiar pada Senin (9/11/2026).
Dengan ditolaknya gugatan tersebut, penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka dinyatakan sah. Kejati Sulsel kini memfokuskan penyelesaian berkas perkara agar proses hukum dapat berlanjut ke tahap penuntutan dan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. (MA)
