Journalist Independent.com, JAKARTA – Pemerintah berencana akan mengubah lahan pertanian menjadi lahan minyak dan gas bumi (migas) atau jalur pipa gas. Itu terungkap saat Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian pada Senin 9 November 2026 yang lalu.
Pertemuan dilakukan untuk membahas percepatan perizinan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas).
“Bersama Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, membahas percepatan perizinan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di wilayah kerja migas guna mendukung peningkatan produksi migas nasional (9/11),” tulis Yuliot dikutip dari akun Instagram @tanjungyuliot, Kamis (12/11/2026).
Yuliot berharap, pertemuan ini dapat menghasilkan langkah yang konkret untuk mendukung pencapaian target ketahanan energi nasional. Salah satu yang diharapkan ialah adanya proses perizinan yang cepat rampung.
“Melalui pertemuan ini diharapkan proses perizinan dapat dipercepat sehingga kegiatan eksplorasi dan produksi migas berjalan optimal sekaligus mendukung pencapaian target ketahanan energi nasional,” ujar Yuliot.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menegaskan pihaknya bakal memudahkan perizinan bagi pembangunan pipa gas di lahan sawah. Dia telah meminta anak buahnya untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Yuliot.
Amran menegaskan bahwa kepentingan masyarakat dan negara menjadi alasan percepatan penyelesaian administrasi. Dia meminta seluruh staf Kementerian Pertanian menangani proses tersebut tanpa penundaan.
“Itu karena untuk negara, untuk saya minta seluruh staf Kementerian Pertanian percepat karena itu untuk kepentingan rakyat. Saya sudah minta percepat, bila perlu, bila perlu dalam waktu singkat diselesaikan, di (Kementerian) Pertanian nggak ada masalah, nggak ada. Kalau bisa satu minggu, satu minggu. Karena kan rakyat menunggu,” ungkap Amran.
Amran mengungkapkan sawah areal lP2B yang akan digunakan Kementerian ESDM letaknya di Jawa Tengah. Lahan itu akan dipakai untuk jalur pipa gas dengan luasan sekitar 5-15 hektare.
Ia menyebut, penyelesaian izin di lingkungan Kementerian Pertanian diharapkan dapat berlangsung dalam waktu singkat. Ia bahkan menyampaikan target penyelesaian sekitar satu minggu apabila proses administrasi memungkinkan. (bu)
