Journalist Independent.com, JAKARTA – Bursa calon pengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan di tengah dinamika politik pemerintahan Prabowo Subianto. Sejumlah nama tokoh partai politik disebut berpeluang masuk dalam kalkulasi apabila terjadi pergantian posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Peneliti Citra Institute, Efriza, menyebut sedikitnya enam tokoh yang berpotensi menjadi calon wakil presiden menggantikan Gibran. Mereka berasal dari sejumlah partai politik yang saat ini memiliki posisi strategis dalam pemerintahan.
Enam nama tersebut yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat, Puan Maharani dari PDIP, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, Zulkifli Hasan dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, serta Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar.
“Nama Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat, Puan Maharani dari PDIP, dan Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra sudah bisa masuk dalam kalkulasi politik,” kata Efriza.
Menurut Efriza, kemungkinan pergantian wakil presiden dapat membuka ruang negosiasi baru antara Prabowo dan partai-partai politik pendukung pemerintah. Posisi wakil presiden bukan sekadar jabatan pendamping presiden, melainkan juga memiliki nilai strategis dalam menjaga keseimbangan kekuatan politik di koalisi.
Karena itu, peluang tidak hanya dimiliki tiga nama yang disebut lebih awal. Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia juga dinilai memiliki kesempatan masuk dalam bursa calon pengganti Gibran.
Efriza menambahkan, kandidat dari luar partai politik juga tidak tertutup kemungkinan. Kalangan profesional hingga militer bisa saja dipertimbangkan apabila dinilai mampu memenuhi kebutuhan politik pemerintahan.
Namun, menurutnya, popularitas bukan menjadi satu-satunya ukuran. Loyalitas kepada Prabowo, kekuatan politik, serta kemampuan menjaga keseimbangan koalisi justru menjadi pertimbangan penting.
Di sisi lain, Efriza mengingatkan bahwa pergantian wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
Dengan mekanisme tersebut, proses pergantian tidak bisa dilakukan hanya melalui keputusan atau penunjukan langsung oleh presiden.
Efriza menilai Prabowo juga perlu memperhitungkan potensi persaingan politik menjelang Pilpres 2029. Sosok yang dipilih diharapkan mampu memperkuat pemerintahan tanpa memunculkan rivalitas baru.
“Prabowo tentu membutuhkan sosok yang bisa memperkuat pemerintahannya, menjaga stabilitas politik, dan tidak menjadi sumber persaingan baru menjelang Pilpres 2029,” ujarnya. (in)
