Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga 23 September 2026 menunjukkan penyaluran beras SPHP melalui KDKMP baru mencapai 16.622,5 ton.
Angka tersebut sangat kecil dibandingkan total realisasi penyaluran SPHP yang telah menyentuh sekitar 827.000 ton pada periode yang sama.
Sementara itu, Perum Bulog mencatat 736 KDKMP telah menerima pelayanan beras SPHP hingga 13 Oktober 2026. Sebanyak 1.249 koperasi lainnya masih menjalani proses pelayanan.
Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa mengatakan pemerintah ingin menjadikan koperasi sebagai instrumen untuk memperbaiki tata niaga beras. Melalui KDKMP, petani diharapkan memiliki alternatif jalur perdagangan sehingga tidak terus bergantung kepada perantara.
“Middleman ini ya, tengkulak lah bahasanya, ya, yang memang secara budaya itu memang ada di lingkungan kehidupan petani kita. Nah, ini memang pelan-pelan nanti kita akan intervensi dengan peran dari koperasi, KDKMP itu,” kata Saleh di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Harga Beras Masih Tinggi
Saleh menilai pembenahan perdagangan beras membutuhkan kerja sama seluruh rantai pasok, mulai dari petani hingga pelaku usaha di sektor hilir. Pemerintah ingin memperbaiki distribusi agar petani memperoleh akses pasar lebih baik dan konsumen mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Upaya tersebut berlangsung ketika harga beras di tingkat konsumen masih relatif tinggi. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia pada Sabtu (31/10/2026) mencatat harga beras super I mencapai Rp18.000 per kilogram. Beras super II berada di angka Rp17.450 per kilogram, medium I Rp16.650, dan medium II Rp16.450 per kilogram.
Untuk mengendalikan harga, pemerintah menjalankan dua instrumen utama, yakni bantuan pangan dan program SPHP. Namun, Saleh menjelaskan bahwa SPHP saat ini masih berfokus pada beras medium.
“Ya, ini kita yang pertama strategi kita, kita melakukan intervensi terhadap bantuan pangan. Itu programnya Bapak Presiden. Yang kedua, SPHP ya. Tapi SPHP ini kan masih beras medium,” ujarnya.
Berdasarkan data Bapanas, penjualan beras SPHP sepanjang Januari hingga 28 Oktober 2026 mencapai sekitar 1,16 juta ton. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai 1,63 juta ton.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Program ini menyasar sekitar 33,24 juta keluarga penerima manfaat dengan alokasi 10 kilogram beras per keluarga setiap bulan.
Dalam skema distribusi SPHP, KDKMP telah masuk sebagai salah satu dari sembilan saluran utama penyaluran Bulog. Harga jual beras mengikuti ketentuan zonasi wilayah.
Di sisi lain, Saleh mengingatkan potensi penurunan hasil panen akibat kondisi cuaca sepanjang 2026. Faktor tersebut dapat memengaruhi ketersediaan pasokan dan menambah tantangan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.
“Memang kita tidak memungkiri (pengaruh) dari cuaca. Sehingga produksi, mungkin tahun ini akan terjadi penurunan hasil panen karena cuaca,” tuturnya.
Dengan demikian, pemerintah menghadapi dua pekerjaan sekaligus, yakni menjaga produksi beras dan membenahi distribusinya.
KDKMP diharapkan menjadi jalur alternatif yang memperkuat posisi petani dalam perdagangan beras, meskipun realisasi penyalurannya masih perlu ditingkatkan secara signifikan. (*)
