Journalist Independent, MAKASSAR – Gelombang demonstrasi mahasiswa mewarnai peringatan Hari Sumpah Pemuda di Makassar, Selasa, (28/10/2026)
Berbagai persoalan nasional menjadi sorotan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga dugaan keterlibatan militer di ranah sipil.
Salah satu aksi berlangsung di kawasan Fly Over, Jalan AP Pettarani, Makassar. Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) yang tergabung dalam Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (OKPTUH) menuntut pemerintah mengembalikan kedaulatan negara kepada rakyat.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai sejumlah persoalan yang terjadi selama dua tahun pemerintahan perlu menjadi bahan evaluasi serius.
Sekretaris Jenderal OKPTUH, Muhammad Taufik Hidayat, mengatakan demonstrasi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengungkapkan keresahan terhadap kondisi bangsa.
“Kami memandang bahwasannya pada saat ini selama berjalannya rezim Prabowo-Gibran selama 2 tahun itu banyak memberikan kebijakan-kebijakan dan juga hal-hal yang dianggap tidak pro pada rakyat dimana kalau kita lihat bahkan sampai saat ini bencana karuhutlah, kebakaran hutan dan lahan yang menimpa di Kalimantan, Sumatera dan juga NTT sampai saat ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujarnya.
Taufik menempatkan persoalan kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu isu utama dalam aksi tersebut. Ia menyoroti penanganan kebakaran yang disebut terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurut mahasiswa, penanganan bencana lingkungan perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama ketika kebakaran berdampak terhadap kawasan hutan dan kehidupan masyarakat. Mereka juga mempertanyakan alasan kebakaran tersebut belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
Selain penanganan kebakaran, mahasiswa menyoroti dugaan pengalihan fungsi lahan di kawasan terdampak. Mereka mempertanyakan pemanfaatan lahan setelah kebakaran karena menilai pemulihan lingkungan seharusnya menjadi prioritas.
“Dan yang parahnya lagi, ada beberapa indikasi yang menyebabkan beberapa alih fungsi lahan dari yang terdampak karhutla ini di alih fungsi kan tidak sebagai mana mestinya,” ungkapnya.
Taufik menegaskan, hutan dan lahan mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Karena itu, kawasan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran seharusnya dipulihkan melalui rehabilitasi dan penanaman kembali.
Ia juga mengkritik dugaan pengalihan kawasan terdampak kepada sejumlah perusahaan. Menurutnya, pemulihan ekosistem perlu menjadi perhatian agar kepentingan lingkungan tidak terabaikan.
“Di mana yang seharusnya hutan dan lahan ini yang menjadi paru-paru dunia. Banyak indikasi yang dialihkan bukan di reboisasi, diperbaiki ekosistemnya, namun dialihkan kepada beberapa korporasi-korporasi yang tidak bertanggung jawab,” terangnya.
Mahasiswa menilai persoalan lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat. Mereka berharap penanganan kebakaran hutan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga mencakup pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Persoalan lain yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut adalah dugaan perampasan ruang hidup masyarakat. Taufik menyebut persoalan itu masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk Papua.
Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan perlindungan atas ruang hidup dan wilayah yang menjadi sumber penghidupan mereka. Ia juga menyoroti persoalan yang disebutnya berkaitan dengan meningkatnya militerisme di lingkungan sipil.
“Nah, dan juga terkait dengan perapasan ruang hidup yang sampai saat ini masih banyak terjadi, bahkan teman-teman di Papua juga masih merasakan terkait dengan perapasan ruang hidup, dan maraknya militerisme di ranah ruang sipil dan juga maraknya militerisme yang sampai saat ini,” ujarnya.
Kritik mengenai militerisme menjadi salah satu bagian penting dalam tuntutan mahasiswa. Mereka menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan batas kewenangan antara institusi militer dan ranah sipil.
Taufik bahkan menyinggung dugaan masuknya unsur militerisme ke lingkungan kampus Unhas. Ia memandang kejadian tersebut sebagai persoalan yang perlu diperhatikan dalam menilai hubungan antara ranah sipil dan militer.
“Dan itu kami rasa bahwasannya regime saat ini tidak lagi memisahkan Antara ranah sipil dan juga ranah militer,” tuturnya.
Bagi mahasiswa, berbagai persoalan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menginginkan penyelenggaraan negara lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak masyarakat atas ruang hidup.
Taufik mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk mengingat kembali sejarah perjuangan generasi muda dalam membangun Indonesia. Menurutnya, semangat perjuangan pemuda seharusnya tetap menjadi landasan dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Oleh sebab itu juga kami memandang bahwa Hari ini rezim Prabowo-Gibran perlu perbaikan karena apakan sebenarnya kalau akhirnya kita lihat negara Indonesia terbentuk itu berdasarkan dari perjuangan pemuda,” ungkapnya.
Ia menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Kritik tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
Taufik juga mengingatkan para pejabat politik agar tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan negara semestinya tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
Selain memperingati Hari Sumpah Pemuda, aksi tersebut juga dilatarbelakangi informasi mengenai rencana kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Makassar. Mahasiswa melihat momentum itu sebagai kesempatan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang mereka anggap membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Pengamanan Aksi
Sebanyak 1.936 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di 36 titik wilayah Kota Makassar, Rabu, 28 Oktober 2026. Pengamanan tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana memimpin apel kesiapan pengamanan yang berlangsung di bawah Fly Over, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Apel tersebut menjadi bagian dari persiapan aparat sebelum menjalankan tugas di sejumlah lokasi aksi.
Ribuan personel yang dilibatkan berasal dari berbagai instansi, meliputi Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar, TNI AD, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan Kota Makassar, serta tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Pelibatan personel lintas instansi tersebut bertujuan mendukung kelancaran pengamanan di seluruh titik aksi. Koordinasi antarpersonel juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama kegiatan berlangsung. (MA)
