Journalist Independent, Jakarta – Kenaikan harga minyak dunia hingga menembus US$116 per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 lebih dari Rp100 triliun. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar memperingatkan tekanan fiskal dapat semakin besar jika harga minyak bertahan tinggi hingga akhir tahun.
“Tekanannya besar banget pada fiskal Indonesia. Ini sudah meleset jauh dari ICP (Indonesian Crude Price) dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Dengan harga minyak yang menembus US$116, berarti selisihnya lebih 60 persen di atas asumsi APBN,” kata Bisman, Selasa (27/10/2026).
Beban Subsidi dan Kompensasi Berpotensi Bertambah Rp100 Triliun
Asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$70 per barel. Sementara itu, harga minyak dunia telah menembus US$116 per barel, jauh di atas asumsi anggaran.
Bisman memperkirakan tambahan beban subsidi dan kompensasi energi bisa melampaui Rp100 triliun jika harga minyak bertahan pada level saat ini hingga akhir 2026. Kenaikan harga minyak juga menambah tekanan pada biaya impor minyak dan pembiayaan BBM bersubsidi.
“Tambahan beban subsidi dan kompensasi akan sangat besar. Jika harga saat ini bertahan sampai akhir tahun, maka estimasi tambahan beban subsidi dan kompensasi bisa mencapai lebih dari Rp100 triliun,” ujarnya.
Tambahan kebutuhan anggaran itu berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program prioritas lainnya. Tekanan dapat meningkat jika kenaikan harga minyak terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah.
Defisit APBN Berisiko Lampaui Target
Menurut Bisman, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor energi, sementara pemerintah perlu menyiapkan anggaran lebih besar untuk menjaga harga BBM bersubsidi. Kombinasi kedua tekanan tersebut berpotensi mendorong defisit APBN melampaui target awal.
“Risiko defisit APBN nyata dan hampir pasti di atas target awal defisit APBN. Jadi jika harga minyak dan rupiah terus tertekan, defisit bisa sekitar 3 persen bahkan bisa lebih,” sebut Bisman.
Meski demikian, Bisman menilai APBN masih memiliki instrumen penyangga untuk menghadapi kenaikan biaya energi. Namun, besarnya anggaran yang digunakan untuk subsidi dan kompensasi dapat membatasi pembiayaan kebutuhan negara lainnya.
“APBN memang mampu bertahan karena masih memiliki instrumen penyangga, tetapi memang sangat berat,” tuturnya.
Harga Minyak di Atas US$100 Bikin Penyesuaian BBM Makin Berat
Bisman mengingatkan, mempertahankan seluruh harga BBM tanpa penyesuaian akan semakin sulit jika harga minyak bertahan di atas US$100 per barel selama 3-6 bulan. Pemerintah perlu mempertimbangkan opsi realokasi anggaran dan mengevaluasi belanja yang dinilai kurang mendesak.
“Kalau harga minyak bertahan di atas US$100 dan agak lama maka mempertahankan seluruh harga BBM tanpa penyesuaian akan semakin berat,” terangnya.
Tekanan anggaran juga muncul ketika pemerintah harus membiayai program prioritas lain, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Bisman, pemerintah perlu memperhitungkan konsekuensi anggaran jika tetap mempertahankan kebijakan harga BBM.
“Jadi APBN memang mampu membayar subsidi, tetapi berapa besar biaya yang harus dikorbankan untuk mempertahankan harga BBM yang tentu harus ambil/relokasi ada dari anggaran yang lain,” ucapnya. (*)
