Journalist Independent, JAKARTA — Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia semakin meluas setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia.
Arus modal asing keluar tidak hanya menekan bursa saham, tetapi juga merambah Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), memaksa bank sentral memperkuat strategi untuk menjaga daya tarik aset domestik.
Di tengah gejolak tersebut, Bank Indonesia (BI) menyiapkan sejumlah langkah untuk mempertahankan stabilitas rupiah dan mengurangi risiko keluarnya modal asing secara berlebihan.
Salah satu upayanya ialah meningkatkan insentif lindung nilai melalui transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), sekaligus menjaga daya saing imbal hasil instrumen keuangan dalam negeri.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Hutapea, mengonfirmasi bahwa tekanan arus modal keluar terjadi di sejumlah segmen pasar keuangan secara bersamaan setelah pengumuman MSCI.
“Outflow tidak hanya terjadi di pasar saham, tetapi SBN juga outflow, SRBI juga outflow,” ujar Erwin dalam taklimat media di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Sabtu, 25 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gejolak pasar tidak terbatas pada saham. Investor juga mengurangi kepemilikan instrumen keuangan lainnya, sehingga pergerakan modal asing menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas pasar domestik.
Yield SBN Naik, BI Jaga Daya Tarik Investasi
Tekanan jual pada obligasi pemerintah turut mendorong kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara. Data pergerakan pasar yang disampaikan dalam laporan tersebut menunjukkan yield SBN tenor 10 tahun naik dari 7,16 persen pada awal pekan hingga mencapai 7,44 persen.
Kenaikan yield obligasi umumnya mencerminkan penurunan harga obligasi di pasar sekunder. Ketika investor melepas kepemilikannya, harga obligasi dapat turun sehingga imbal hasilnya meningkat. Perubahan tersebut juga dapat memengaruhi biaya pendanaan pemerintah dan penilaian investor terhadap risiko pasar.
BI berupaya menjaga agar instrumen keuangan berbasis rupiah tetap menarik bagi investor. Salah satu pendekatannya melalui penyesuaian imbal hasil instrumen moneter, termasuk SRBI, sehingga investor memiliki pertimbangan untuk mempertahankan penempatan dananya di Indonesia.
“Jadi kami menjaga daya tarik yield, lewat SRBI, dan kemudian kawan-kawan juga mengamati bahwa sudah terjadi koreksi terkait dengan pergerakan yield di SBN. Tadinya tenor 10 tahun itu di bawah 7%, sekarang kan sudah di atas 7%,” jelas Erwin.
Meski kenaikan imbal hasil dapat meningkatkan daya tarik bagi sebagian investor, kondisi tersebut juga perlu dicermati karena dapat mencerminkan meningkatnya tekanan jual. Karena itu, BI perlu menyeimbangkan kebutuhan menjaga daya tarik aset rupiah dengan upaya mempertahankan stabilitas pasar keuangan.
Insentif Lindung Nilai DNDF Naik Menjadi 40 Persen
Selain memperhatikan imbal hasil, BI memperkuat insentif transaksi Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF. Instrumen ini dapat digunakan pelaku pasar untuk mengelola risiko perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Dalam kebijakan yang disampaikan, BI meningkatkan insentif untuk transaksi lindung nilai tenor enam bulan dari 25 persen menjadi 40 persen. Untuk tenor 12 bulan, insentif naik dari 30 persen menjadi 40 persen.
Peningkatan tersebut diharapkan membantu investor dan pelaku usaha mengelola risiko kurs ketika menempatkan dana atau menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. Dengan perlindungan terhadap risiko perubahan nilai tukar, investor memiliki tambahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.
Erwin menjelaskan bahwa insentif lindung nilai tidak hanya menyasar investasi portofolio, tetapi juga dapat mendukung penanaman modal langsung dan pendanaan luar negeri.
“Insentif yang diberikan dalam konteks lindung nilai baik itu untuk kepentingan portofolio investasi, FDI (foreign direct investment), ataupun pinjaman luar negeri yang masuk dalam skema pendanaan luar negeri. Ada juga insentif dalam konteks kami mendorong LCT (local currency transaction),” terang Erwin.
Foreign direct investment atau FDI merujuk pada investasi langsung dari luar negeri, sedangkan local currency transaction atau LCT mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara. BI berupaya memperluas pilihan pengelolaan risiko bagi investor sekaligus mendukung transaksi yang menggunakan mata uang lokal.
Rupiah Tembus Rp18.078 per Dolar AS
Tekanan di pasar keuangan juga membayangi pergerakan rupiah. Dalam laporan tersebut, rupiah sempat melemah melewati level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan mengakhiri perdagangan pekan itu pada posisi Rp18.078 per dolar AS.
Pelemahan tersebut terjadi ketika investor mencermati kemungkinan perubahan status Indonesia dalam klasifikasi pasar saham MSCI. Ketidakpastian mengenai klasifikasi indeks dapat memengaruhi keputusan pengelola dana global, terutama mereka yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan penyusunan portofolio.
Namun, BI menilai pergerakan nilai tukar masih dapat dikelola. Bank sentral menyatakan siap memperkuat langkah stabilisasi dan operasi moneter apabila volatilitas rupiah meningkat melampaui tingkat yang dinilai wajar.
“Tetapi so far kalau kami lihat masih tidak berlebihan pergerakan nilai tukarnya. Ya sempat melemah di atas Rp18.000, tetapi kami masih bisa kelola dengan baik,” tutur Erwin.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa BI terus memantau kondisi pasar valuta asing. Meski demikian, efektivitas kebijakan stabilisasi akan bergantung pada perkembangan arus modal, kebutuhan valuta asing, serta sentimen investor terhadap perekonomian Indonesia.
Wacana Perubahan Status MSCI Jadi Perhatian Investor
Pangkal kekhawatiran pasar berasal dari konsultasi MSCI mengenai kemungkinan mereklasifikasi Indonesia dari kategori Emerging Market atau pasar berkembang menjadi Standalone Market.
Perubahan klasifikasi semacam itu berpotensi memengaruhi visibilitas dan aksesibilitas pasar Indonesia bagi investor internasional. Jika MSCI benar-benar mengubah klasifikasi tersebut, manajer investasi yang mengikuti indeks pasar berkembang mungkin perlu menyesuaikan portofolio sesuai mandat dan aturan investasinya.
Dampaknya tidak otomatis sama bagi seluruh investor. Besarnya perubahan kepemilikan akan bergantung pada keputusan akhir MSCI, metodologi indeks yang digunakan, serta kebijakan masing-masing pengelola dana.
Karena itu, konsultasi MSCI menjadi perhatian penting bagi pelaku pasar domestik. Ketidakpastian mengenai status Indonesia dapat memengaruhi keputusan investasi sebelum MSCI menetapkan hasil akhir proses konsultasi.
Bagi BI, tantangannya ialah menjaga stabilitas rupiah sekaligus mempertahankan daya tarik instrumen keuangan domestik ketika investor menghadapi ketidakpastian.
Peningkatan insentif DNDF, pengelolaan imbal hasil SRBI, serta kesiapan melakukan stabilisasi menjadi bagian dari respons bank sentral terhadap tekanan tersebut.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada arus modal asing, kondisi pasar obligasi, pergerakan rupiah, dan keputusan MSCI mengenai klasifikasi Indonesia.
Kejelasan kebijakan serta konsistensi pengelolaan pasar keuangan akan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor. (*)
