Journalist Independent, JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri tetap dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Kebijakan tersebut dipertahankan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga efektivitas sistem pembayaran serta memastikan dana diterima oleh pihak yang berhak.
Pernyataan Suahasil itu menanggapi usulan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang sebelumnya mendorong agar penyaluran gaji ASN dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Suahasil menjelaskan, mekanisme pembayaran langsung dari kas negara ke rekening pegawai merupakan sistem yang selama ini diterapkan pemerintah. Menurut dia, setiap penerima gaji perlu memiliki rekening atas nama masing-masing agar proses pembayaran dapat berlangsung secara jelas dan terukur.
“Dalam praktik, kita melihat bahwa idealnya pembayaran gaji dilakukan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Mereka masing-masing memiliki rekening. Kita bahkan menginginkan bukan hanya PNS, TNI, dan Polri yang memiliki rekening, tetapi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Suahasil usai acara pelantikan pejabat eselon I di Jakarta, Jumat.
Ia menerangkan, transfer langsung bukan sekadar mekanisme penyaluran penghasilan pegawai. Sistem tersebut juga berkaitan dengan upaya memperbaiki tata kelola perbendaharaan negara dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Selama ini, pemerintah menggunakan pola transfer langsung untuk membayar gaji PNS, TNI, dan Polri. Mekanisme serupa juga diterapkan dalam penyaluran tunjangan profesi guru serta sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Data penerima dan rekening harus terverifikasi
Kementerian Keuangan menekankan pentingnya validitas data dalam pelaksanaan pembayaran langsung. Data identitas penerima dan nomor rekening harus dipastikan sesuai agar dana pemerintah tidak salah sasaran.
Suahasil mengatakan, kejelasan identitas penerima dan informasi bank menjadi unsur penting dalam sistem pembayaran tersebut.
“Hal yang penting dalam sistem tersebut adalah, pertama, kita memiliki daftar nama seluruh PNS, TNI, dan Polri yang valid. Identitas orangnya jelas dan nomor rekeningnya juga jelas, termasuk di bank mana rekening tersebut berada,” ujarnya.
Dengan data yang terverifikasi, proses pembayaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih tertib. Pemerintah juga dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi, seperti ketidaksesuaian identitas penerima atau informasi rekening.
Dalam pengelolaan keuangan negara, ketepatan data menjadi salah satu aspek penting karena pembayaran gaji dan bantuan melibatkan banyak penerima. Karena itu, pembaruan data dan pencocokan identitas perlu dilakukan secara berkala oleh instansi terkait.
Di sisi lain, penggunaan rekening pribadi memungkinkan penerima mengakses dana tanpa harus melalui perantara penyaluran. Namun, efektivitas mekanisme ini tetap bergantung pada ketepatan data, kesiapan sistem pembayaran, dan akses penerima terhadap layanan perbankan.
Pembayaran langsung dan perluasan inklusi keuangan
Pola penyaluran tersebut dikenal sebagai government-to-person payment (G2P), yaitu mekanisme pembayaran pemerintah secara langsung kepada individu. Sistem ini digunakan untuk berbagai jenis pembayaran pemerintah, termasuk penghasilan pegawai dan bantuan sosial.
Penerapan G2P berkaitan dengan agenda inklusi keuangan, yakni upaya memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal. Kepemilikan rekening dapat memudahkan masyarakat menerima dana, menyimpan uang, serta menggunakan layanan transaksi perbankan sesuai kebutuhan.
Meski demikian, kepemilikan rekening saja tidak otomatis menjamin seluruh masyarakat telah menikmati layanan keuangan secara optimal. Kemudahan akses, pemahaman penggunaan layanan perbankan, keamanan transaksi, dan ketersediaan layanan di daerah juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Suahasil menyebut, pemerintah ingin memperluas kepemilikan rekening agar akses terhadap sistem keuangan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Salah satu upaya yang disiapkan adalah program Satu Orang Satu Rekening.
Program tersebut direncanakan menyasar masyarakat berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Dalam skema yang disampaikan Suahasil, penerima akan dibukakan rekening dengan saldo awal sebesar Rp50.000.
Kelompok desil digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1–4 secara umum merujuk pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan kelompok desil di atasnya. Penentuan penerima program tetap bergantung pada data dan kriteria yang digunakan pemerintah.
Suahasil menjelaskan, data calon penerima program tersebut bersumber dari Kementerian Sosial, termasuk data yang berkaitan dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Data itu kemudian digunakan sebagai dasar untuk proses pembukaan rekening dan penyaluran dana.
“Datanya itu datang dari PKH, datang dari Kementerian Sosial yang tau siapa yang menjadi penerima, dia berikan datanya. Dia kasih tau nomor rekeningnya, lalu kemudian kita transfer secara rutin. Kalau yang rekening gratis itu kan ada Rp50.000 saldo awal ya,” tutupnya.
Usulan penyaluran melalui KDMP
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan agar pembayaran gaji ASN dapat disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Usulan tersebut menempatkan koperasi desa sebagai salah satu jalur yang berpotensi mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Namun, pernyataan Suahasil menegaskan bahwa mekanisme pembayaran gaji pegawai pemerintah yang berlaku tetap dilakukan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing penerima.
Perbedaan pendekatan ini berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana dan peran lembaga yang terlibat. Pembayaran langsung menempatkan rekening penerima sebagai tujuan transfer, sedangkan usulan penyaluran melalui koperasi perlu memperjelas bagaimana proses administrasi, pengamanan dana, dan hak penerima akan dijalankan jika skema tersebut hendak diterapkan.
Hingga ada keputusan resmi yang mengubah ketentuan, masyarakat dan pegawai pemerintah perlu merujuk pada informasi dari instansi berwenang mengenai mekanisme pembayaran gaji. Usulan kebijakan tidak serta-merta berarti mekanisme yang berjalan telah berubah.
Penegasan Kementerian Keuangan juga menunjukkan bahwa validitas identitas, kepastian rekening, dan ketepatan transfer menjadi prinsip utama dalam pengelolaan pembayaran pemerintah. Sementara itu, rencana Satu Orang Satu Rekening diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya bagi kelompok yang menjadi sasaran program pemerintah. (*)
