Journalist Independent, MAKASSAR – Aksi unjuk rasa Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) di pertigaan Jalan AP Pettarani-Hertasning, Kecamatan Rappocini, Makassar, sempat memanas setelah polisi mencegah pembakaran ban bekas, Selasa (20/10/2026).
Ketegangan terjadi ketika sejumlah mahasiswa dan aparat kepolisian saling dorong di tengah upaya petugas mengamankan ban yang telah dibakar. Seorang mahasiswa bahkan dipiting polisi berseragam lengkap karena berusaha melindungi ban tersebut.
Tindakan polisi memicu perlawanan dari mahasiswa yang tidak terima rekannya diperlakukan demikian. Massa aksi kemudian mendorong balik petugas yang berada di lokasi demonstrasi.
Personel Polrestabes Makassar yang dipimpin Kasat Samapta Kompol Joko Pamungkas berupaya menghentikan pembakaran ban. Aparat juga menyita ban bekas yang disiapkan mahasiswa untuk mencegah pembakaran susulan.
Jumlah personel kepolisian yang berada di lokasi membuat massa akhirnya tidak dapat mempertahankan ban cadangan mereka. Meski demikian, mahasiswa tetap melanjutkan orasi setelah situasi kembali terkendali.
Sekitar pukul 13.53 WITA, massa aksi meneruskan penyampaian aspirasi tanpa membakar ban. Polisi masih berjaga di sekitar pertigaan Jalan AP Pettarani-Hertasning untuk memastikan tidak ada pembakaran lanjutan.
Setelah memastikan situasi terkendali dan tidak ada lagi ban cadangan yang hendak dibakar, Kompol Joko Pamungkas bersama anggotanya meninggalkan lokasi.
Mahasiswa kemudian melanjutkan demonstrasi dengan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Soroti Kebakaran Hutan
Dalam aksi tersebut, GAM menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan dan Sumatera.
Mereka menilai pemerintah belum menunjukkan langkah efektif untuk menyelesaikan persoalan yang berdampak terhadap masyarakat.
Panglima Besar GAM, Andi Fajar Wasis, mengatakan pemerintah harus menangani karhutla secara serius karena dampaknya merugikan banyak warga.
Ia menyebut persoalan tersebut menjadi salah satu dasar mahasiswa menggelar demonstrasi untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan selama dua tahun terakhir.
“Tentu landasan yang paling utama terkait persoalan aksi unjuk rasa kami mengenai isu yang diperbincangkan pada hari ini, isu yang kemudian merugikan ribuan masyarakat, ribuan rakyat Indonesia, yaitu isu kebakaran hutan dan lahan,” ujar Fajar.
Menurut Fajar, persoalan karhutla tidak dapat dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Ia menilai pemerintah perlu menelusuri berbagai faktor penyebab kebakaran sekaligus memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kami meminta kepada pemerintahan untuk segera mengatasi, menyelesaikan segera di persoalan kebakaran hutan dan lahan ini. Karena kami menganggap bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan itu, itu tidak bisa dipandang sebagai hal yang bersifat berdiri sendiri,” tukasnya.
Desak Pihak Terlibat Disanksi
GAM juga menyoroti penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Fajar meminta aparat tidak berhenti pada pernyataan mengenai penanganan perkara, tetapi mengungkap identitas pelaku serta korporasi yang diduga bertanggung jawab.
“Kami juga meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya terhadap kapolri baru yang kemudian menyatakan secara tegas bahwa ada 98 LP yang kemudian naik di tahap sidik,” tegasnya.
“Tentunya, kami sebagai masyarakat Indonesia, kami sebagai mahasiswa, itu memandang bahwa kami tidak menunggu statement yang seperti itu,” sambung dia.
Fajar mengatakan masyarakat membutuhkan bukti nyata dari aparat penegak hukum dalam mengusut kasus karhutla. Menurut dia, pengungkapan perkara harus disertai kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat di balik kebakaran tersebut.
“Yang kami tunggu adalah ketegasan daripada kapolri untuk mengungkap siapa orangnya, siapa korporasinya, dan siapa-siapa saja yang terlibat di balik kebakaran hutan ini,” imbuhnya.
Selain mendesak penegakan hukum, GAM meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi susunan kabinetnya. Mereka mendorong pergantian sejumlah menteri yang dinilai belum maksimal menjalankan tugas dalam menangani persoalan lingkungan dan energi.
“Kami juga meminta kepada pemerintah melakukan penyegaran kabinet, mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM dan sekaligus Menko Transisi dan Hilirisasi Bahlil Lahadalia,” cetusnya.
Fajar menyebut tuntutan tersebut didasarkan pada penilaian mahasiswa terhadap kinerja kedua menteri selama menjalankan tanggung jawabnya. Ia menganggap pemerintah perlu melakukan evaluasi agar persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tidak terus berlarut-larut.
“Kami anggap mereka tidak becus, tidak mampu mengatasi persoalan yang kemudian terjadi pada hari ini,” jelasnya.
Tuntutan GAM juga berkaitan dengan rencana kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Sulawesi Selatan. Mahasiswa mengingatkan agar kunjungan tersebut tidak sebatas agenda seremonial, tetapi turut membawa penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Fajar menilai pemerintah perlu menunjukkan keseriusan menangani karhutla sebelum Presiden menginjakkan kaki di Sulawesi Selatan. Ia menekankan bahwa kunjungan kepala negara semestinya menjadi kesempatan untuk memperbaiki berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
“Karena kami menganggap bahwasanya kedatangan Presiden Prabowo Subianto itu tidak bisa dimaknai hanya sekadar sebagai ajang seremonial, tetapi ajang untuk melakukan perbaikan terhadap problem-problem yang kemudian hadir di tengah masyarakat, khususnya di persoalan kebakaran hutan dan lahan,” tutupnya.
1.897 Personel Gabungan Disiagakan
Di tengah pelaksanaan demonstrasi tersebut, kepolisian menyiagakan 1.897 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Makassar. Pengamanan melibatkan unsur kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan.
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana memimpin apel kesiapan pengamanan di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Apel tersebut menjadi bagian dari persiapan aparat sebelum mengawal penyampaian aspirasi mahasiswa di sejumlah titik.
Personel gabungan berasal dari Polda Sulawesi Selatan, Brimob, Polrestabes Makassar, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta tim kesehatan. Seluruh unsur diminta memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan pengamanan berjalan sesuai prosedur.
Dalam arahannya, Arya meminta personel mengedepankan pendekatan humanis dan profesional ketika berhadapan dengan peserta demonstrasi. Ia mengingatkan bahwa pengamanan harus tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
“Rekan-rekan sudah dibekali pengetahuan dan pelatihan dalam penanganan unjuk rasa. Karena itu, laksanakan tugas secara profesional dan humanis. Tidak boleh ada tindakan kekerasan atau sikap represif, kecuali dalam kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan personel maupun masyarakat,” ucap Kombes Pol. Arya Perdana.
Arya juga mengingatkan setiap anggota agar memahami perlengkapan, pembagian tugas, serta tanggung jawab sebelum turun ke lapangan. Menurut dia, kesiapan personel diperlukan untuk mencegah kesalahan prosedur selama pengamanan berlangsung.
Ia menegaskan bahwa keberadaan aparat bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan membatasi kebebasan menyampaikan aspirasi. Personel juga diminta menjaga situasi di sekitar lokasi demonstrasi agar aktivitas warga lainnya tetap berjalan tertib.
“Tujuan kita adalah memberikan rasa aman dan pelayanan kepada saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi, sekaligus menjaga keamanan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Laksanakan tugas sesuai aturan dan jangan bertindak di luar prosedur,” ujarnya.
Untuk memastikan pelaksanaan pengamanan berjalan terkoordinasi, Arya meminta seluruh personel mengikuti instruksi sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan. Ia menekankan pentingnya satu komando dan komunikasi antarpersonel untuk mencegah kesalahpahaman di lapangan.
Apel kesiapan tersebut dihadiri sejumlah pejabat Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar. Di antaranya Karo Ops Polda Sulsel Djoko Purnomo, Dir Samapta Kombes Pol. Heri Sasangka, serta Dir Pamobvit Kombes Pol. Minarto.
Hadir pula Dir Intelkam Dulfi Muis, Kabag Ops Polrestabes Makassar Kompol Eddy Sumantri, pejabat utama Polrestabes Makassar, dan para Kapolsek jajaran. Kehadiran para pejabat tersebut mendukung koordinasi pengamanan demonstrasi di wilayah Kota Makassar.
Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan Tactical Wall Game (TWG) yang dipimpin Kompol Eddy Sumantri. Dalam kegiatan tersebut, personel menerima penjelasan teknis mengenai pola pengamanan, penempatan anggota, dan pembagian tanggung jawab di lapangan.
Melalui TWG, kepolisian memastikan setiap personel memahami posisi serta langkah yang harus dilakukan selama bertugas. Persiapan tersebut juga bertujuan menyelaraskan koordinasi antara unsur pengamanan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana.
Keterlibatan berbagai instansi diharapkan mendukung pengamanan yang tertib sekaligus menjaga aktivitas masyarakat di sekitar lokasi aksi. Kepolisian menegaskan seluruh personel harus mengutamakan keselamatan warga dan menghindari tindakan di luar prosedur.
Meski demikian, ketegangan yang sempat terjadi saat pembakaran ban menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan humanis di lapangan.
Pengamanan demonstrasi diharapkan tetap memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan tanpa mengabaikan ketertiban umum dan keselamatan semua pihak. (*)
