Journalist Independent, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan perubahan status bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi tenaga honorer yang selama ini masih menunggu kepastian status dan masa depan karier di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Peralihan status tersebut tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan mekanisme penataan kepegawaian. Selain mendapatkan kesempatan menjadi pegawai penuh waktu, mereka juga berpeluang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Keputusan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah mengikuti rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Kebijakan tersebut menyasar PPPK paruh waktu dari berbagai bidang pekerjaan. Tidak hanya tenaga pendidik, tetapi juga tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga teknis hingga pegawai pelaksana lainnya.
Pemerintah menilai penataan ini penting untuk memberikan kepastian status kepada pegawai yang selama ini telah membantu menjalankan pelayanan publik di berbagai instansi.
Prasetyo menegaskan, pegawai yang nantinya memperoleh status PPPK penuh waktu tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS.
“Pemerintah mengambil keputusan untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Mereka juga diberikan kesempatan mengikuti tes CPNS mulai 2027,” kata Prasetyo.
Dengan demikian, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu bukan menjadi penghalang bagi pegawai untuk mengejar status sebagai PNS. Namun, kesempatan tersebut tetap harus ditempuh melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan.
### Guru Honorer dan Tenaga Kesehatan Juga Mendapat Kepastian Kontrak
Selain mengatur nasib PPPK paruh waktu, pemerintah turut menyiapkan perpanjangan masa perjanjian kerja bagi guru non-ASN serta tenaga medis dan kesehatan.
Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di instansi pemerintah yang masih membutuhkan tenaga berpengalaman.
Khusus guru non-ASN, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Mereka harus mengajar di sekolah negeri, tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) paling lambat Desember 2024, serta memiliki masa perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.
Guru yang memenuhi kriteria tersebut berpeluang memperoleh perpanjangan kontrak sekaligus akses mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui pengaturan khusus.
Ketentuan serupa juga disiapkan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Namun, pemberian perpanjangan kontrak maupun kesempatan mengikuti seleksi CPNS tetap mengikuti persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah memastikan rekrutmen CPNS 2026 tetap berjalan. Pembukaan formasi baru diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus menjaga regenerasi birokrasi.
Rangkaian kebijakan ini menunjukkan pemerintah menjalankan dua agenda secara bersamaan, yakni menata pegawai yang sudah lama mengabdi dan membuka ruang bagi kebutuhan ASN baru.
Meski demikian, calon peserta maupun pegawai yang masuk dalam kelompok sasaran perlu memperhatikan kelengkapan administrasi.
Validasi data Dapodik, masa kontrak, serta persyaratan dari masing-masing instansi akan menentukan kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut. (*)






