Satgas PKH Cabut Izin RAPP Milik Sukanto Tanoto, Temukan 18 Ribu Hektare Kebun Sawit di Kawasan Hutan

Journalist Independent
Satgas PKH memasang plang pencabutan izin PT RAPP, perusahaan bubur kertas milik konglomerat Sukanto Tanoto
Satgas PKH memasang plang pencabutan izin PT RAPP, perusahaan bubur kertas milik konglomerat Sukanto Tanoto. (ANTARA)

Journalist Independent, RIAU — Perusahaan bubur kertas milik konglomerat Sukanto Tanoto, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), kehilangan izin pemanfaatan hutan setelah pemerintah menemukan sejumlah pelanggaran di wilayah operasionalnya di Provinsi Riau.

Temuan tersebut mencakup perkebunan kelapa sawit, aktivitas tambang tanpa izin hingga kerusakan kawasan lindung.

Pencabutan izin itu menjadi bagian dari langkah tegas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dinilai mengalami penyimpangan pemanfaatan.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik RAPP.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Izin yang dicabut mencakup kawasan seluas 338.536 hektare.

Dalam pemeriksaan, Satgas PKH menemukan sejumlah persoalan serius di wilayah konsesi perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Royal Golden Eagle (RGE) tersebut.

Salah satu temuan terbesar adalah keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare. Selain itu, petugas menemukan bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Satgas PKH juga mencatat kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali di kawasan tersebut.

Persoalan lainnya berkaitan dengan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan konservasi di Riau itu menjadi salah satu habitat penting gajah Sumatera yang keberlangsungannya terancam akibat kerusakan lingkungan.

“Permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo berdampak terhadap habitat gajah Sumatera,” kata Barita.

### Pabrik Sawit di Kuansing Juga Disorot, Negara Ambil Alih Kawasan

Selain RAPP, Satgas PKH turut menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), perusahaan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Baca Juga  Jenderal M Jusuf Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, Upacara Digelar 10 November di Istana

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan indikasi bahwa pabrik tersebut membeli sekaligus mengolah tandan buah segar (TBS) yang berasal dari perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Aktivitas pabrik non-kebun itu diduga ikut mendorong pembukaan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektare. Pemerintah juga diminta menolak permohonan pelepasan tersebut dan mengembalikan penguasaan lahannya kepada Satgas PKH.

Sementara untuk RAPP, pencabutan izin membuat seluruh kegiatan perusahaan di areal yang masuk dalam keputusan tersebut harus dihentikan. Kawasan itu selanjutnya berada dalam penguasaan negara.

Meski demikian, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang telah terjadi. RAPP tetap harus menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan dan mempertanggungjawabkan persoalan hukum yang muncul.

Barita menegaskan penertiban terhadap kedua perusahaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola kawasan hutan.

“Ini bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan agar kembali sesuai fungsi dan peruntukannya,” ujarnya.

Satgas PKH memastikan penertiban akan terus berlanjut dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, baik untuk perkebunan maupun aktivitas industri lainnya. (*)