ICW Adukan Puan-Habiburokhman ke MKD soal RUU Perampasan Aset

Journalist Independent
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (kiri) menyerahkan dokumen UU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: DPR/Bakom RI)

Journalist Independent, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan pelanggaran etik dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Aduan itu berkaitan dengan dugaan tidak disebarluaskannya draf rancangan undang-undang tersebut kepada publik selama proses legislasi.

“Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi Ill terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset,” kata Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

ICW Klaim Tak Pernah Dapat Draf RUU

Ibrahim mengatakan ICW maupun masyarakat tidak memperoleh akses terhadap naskah RUU Perampasan Aset hingga regulasi itu disahkan dalam rapat paripurna DPR. Menurutnya, penyebarluasan draf merupakan bagian penting dalam proses pembahasan undang-undang agar masyarakat dapat mengetahui dan memberikan masukan terhadap substansi aturan.

ICW menyerahkan laporan tersebut pada hari yang sama dengan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang, Kamis (19/11). Ibrahim mengatakan pengaduan ke MKD sekaligus menjadi tindak lanjut somasi yang sebelumnya dilayangkan pada 16 November 2026.

“Laporan kami kepada MKD sudah diterima tadi dan kami menindaklanjuti juga terkait dengan somasi yang kemarin sudah dilayangkan dan kebetulan somasi tersebut jatuh pada tanggal 16 November,” ujarnya.

Ibrahim juga menyoroti somasi yang dikirimkan kepada DPR karena belum mendapat jawaban. Dia menilai proses pembahasan RUU tersebut seharusnya membuka ruang keterlibatan masyarakat, termasuk organisasi yang selama ini mengawal isu antikorupsi.

“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” ungkapnya.

Baca Juga  SPI Desak DPR Sahkan RUU Reforma Agraria, Petani Kawal Redistribusi Tanah

DPR Klaim Gelar 87 Rapat Dengar Pendapat

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak September 2025. Dia menyebut Komisi III menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pihak untuk menyerap masukan.

“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU- nya sebanyak ini ya,” beber Habiburokhman usai pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026).

Dalam laporan pembahasan di DPR, kegiatan tersebut melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. DPR juga menyebut telah melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi.

DPR menyatakan tahapan pembahasan dapat diikuti masyarakat dan media melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR, serta situs resmi DPR. Namun, klaim keterbukaan tersebut menjadi bagian yang dipersoalkan ICW melalui pengaduan etiknya.

Puan Sebut Pembahasan Bisa Diakses Publik

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyampaikan proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan partisipasi publik. Dia juga menilai tahapan pembahasan dapat diakses masyarakat sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam proses formil pengesahan.

“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” ucapnya.

RUU Perampasan Aset disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026). Sebelum pengesahan, pembahasan tingkat I diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).

Dalam proses pembahasannya, DPR mencatat sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) telah dibahas. Rancangan yang awalnya terdiri dari 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal sebelum disetujui untuk disahkan. (*)

Baca Juga  Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Rp15 Ribu Sehari, Berlaku 3 Bulan