SULSEL  

Soroti Polda Sulsel, Gus Dur Pertanyakan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Anak Disabilitas di Maros Belum Ditahan

Journalist Independent
Direktur Balai Inklusi Sulawesi Selatan, Abdul Rahman Daeng Gus Dur
Direktur Balai Inklusi Sulawesi Selatan, Abdul Rahman Daeng Gus Dur.

Journalist Independent, MAKASSAR – Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan.

Kali ini, kritik datang dari Direktur Balai Inklusi Sulawesi Selatan, Abdul Rahman Daeng Gus Dur, yang mempertanyakan alasan para tersangka belum ditahan meski disebut telah ditetapkan sejak akhir Oktober 2026.

Gus Dur menilai ketidakjelasan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, terutama dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Menurutnya, kepolisian perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyidikan agar keluarga korban dan masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Ia secara khusus menyoroti kinerja unit yang menangani perkara perempuan dan anak di lingkungan Polda Sulawesi Selatan. Gus Dur bahkan melontarkan sindiran keras terhadap lambannya tindak lanjut kasus tersebut.

“Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah unit terkait sedang masuk angin?” sindirnya.

Menurut Gus Dur, penetapan tersangka seharusnya diikuti penjelasan mengenai langkah hukum berikutnya. Jika penyidik belum melakukan penahanan, kepolisian perlu menyampaikan pertimbangan hukum yang mendasarinya.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat berhak mengetahui perkembangan perkara, tanpa harus mengorbankan identitas maupun privasi korban. Transparansi juga diperlukan untuk mencegah munculnya dugaan intervensi atau perlakuan khusus dalam proses penyidikan.

Meski demikian, Gus Dur menegaskan kritik tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, hak korban untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum juga tidak boleh diabaikan.

Gus Dur meminta pimpinan Polda Sulsel melakukan pengawasan langsung terhadap penanganan perkara tersebut. Ia menilai kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas membutuhkan penanganan khusus, bukan sekadar mengikuti prosedur pemeriksaan secara administratif.

Baca Juga  Cuaca Sulsel Hari Ini: Cerah Berawan, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah aksesibilitas selama proses hukum berlangsung. Korban penyandang disabilitas membutuhkan metode komunikasi yang sesuai dengan kondisinya, termasuk pendampingan psikologis dan sosial.

Jika diperlukan, aparat harus menyediakan penerjemah bahasa isyarat maupun sarana komunikasi alternatif agar korban dapat menyampaikan keterangan tanpa mengalami hambatan. Pendampingan tersebut penting untuk mencegah korban kembali mengalami tekanan selama proses pemeriksaan.

Selain itu, Gus Dur meminta kepolisian memastikan pelapor dan keluarga korban memperoleh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Melalui pemberitahuan tersebut, keluarga dapat mengetahui tahapan penanganan perkara serta perkembangan yang telah dilakukan penyidik.

Menurutnya, informasi perkembangan kasus tidak boleh berhenti pada penjelasan lisan atau komunikasi informal. Kepastian administrasi menjadi bagian penting dalam menjamin keterbukaan proses hukum.

Gus Dur juga menyoroti pemenuhan hak pemulihan korban. Ia mempertanyakan apakah korban telah mendapatkan layanan kesehatan mental, pendampingan hukum, serta informasi mengenai hak memperoleh restitusi.

Baginya, keberhasilan penanganan perkara tidak cukup diukur dari penetapan tersangka atau proses penghukuman. Negara juga harus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

Karena itu, ia mendesak Kapolda Sulsel turun tangan memastikan penyidikan berjalan profesional, transparan, dan berpihak pada perlindungan korban.

Kasus di Maros ini menjadi perhatian penting bagi penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Gus Dur menegaskan, anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan.

Ia berharap Polda Sulsel segera memberikan penjelasan mengenai status para tersangka, alasan belum dilakukannya penahanan, serta langkah konkret yang telah ditempuh untuk melindungi korban.

Masyarakat kini menunggu tindak lanjut kepolisian. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban menjadi hal utama yang harus dibuktikan dalam penanganan kasus tersebut. (*)

Baca Juga  Berikut Jadwal Lengkap Mati Lampu di Makassar 8 November 2026