Polri Tangkap 238 Tersangka TPPO dalam Sepekan, 510 Korban Teridentifikasi

Journalist Independent
Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah (Foto: Nadia Putri Rahmani/Antara)

Journalist Independent, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia menangkap 238 tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam operasi yang berlangsung selama sepekan, 13–19 November 2026. Penindakan tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dan mencakup 207 laporan polisi.

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, pengungkapan kasus dilakukan oleh jajaran kepolisian di berbagai tingkatan, mulai dari Mabes Polri hingga kepolisian resor (polres).

Menurut Nurul, para tersangka memiliki peran yang beragam dalam praktik perdagangan orang. Mereka antara lain bertindak sebagai perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari.

Polri juga belum menghentikan pengembangan perkara setelah menangkap ratusan tersangka tersebut. Penyidik masih berupaya menelusuri jaringan yang terlibat, termasuk pihak yang diduga mengendalikan aktivitas perdagangan orang maupun memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut.

“Polri tentu akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang berperan sebagai pengendali ataupun pihak yang menikmati keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang tersebut,” kata Nurul di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

Dari hasil pengungkapan selama periode tersebut, polisi menemukan bahwa perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi modus yang paling banyak digunakan, dengan proporsi mencapai 42 persen.

Modus berikutnya adalah eksploitasi seksual terhadap orang dewasa yang tercatat sebesar 38 persen. Sementara itu, praktik TPPO lainnya mencakup eksploitasi seksual anak, perekrutan pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, perekrutan awak buah kapal, hingga pengiriman untuk menjadi tentara bayaran.

Di balik 207 laporan polisi yang ditangani, aparat mengidentifikasi sebanyak 510 orang sebagai korban perdagangan orang. Jumlah tersebut terdiri atas 448 orang dewasa dan 62 anak-anak.

Baca Juga  Gara-Gara Kursi Rotan, Pria di Cilincing Tewas Dibacok Temannya

Jika dilihat berdasarkan kelompok korban, perempuan dewasa menjadi kelompok terbanyak dengan porsi 50 persen. Korban laki-laki mencapai 37 persen, sedangkan anak-anak tercatat sebanyak 13 persen.

Nurul menegaskan, penanganan perkara TPPO tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku. Polri juga mengutamakan perlindungan bagi para korban dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, keselamatan, kerahasiaan identitas, serta kebutuhan khusus setiap orang.

“Terhadap seluruh korban, Polri mengedepankan prinsip perlindungan korban dengan memperhatikan kondisi psikologis, keselamatan, kerahasiaan identitas, serta kebutuhan khusus dari masing-masing korban,” ujarnya.

Selain membongkar jaringan perdagangan orang, Polri turut memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan agar kelompok rentan dapat mengenali berbagai modus perekrutan dan terhindar dari praktik TPPO.

Salah satu program yang dijalankan adalah kegiatan bertajuk “Rise and Speak”. Program ini memberikan pemahaman mengenai pola dan modus perdagangan orang, terutama kepada kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan lebih tinggi.

Sasaran edukasi meliputi perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta masyarakat yang tinggal di wilayah dengan potensi kerawanan perdagangan orang.

Dalam kurun 13–19 November 2026, Polri menggelar 279 kegiatan “Rise and Speak”. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, sebanyak 47.550 orang tercatat telah menerima edukasi mengenai TPPO.

Nurul menjelaskan, kegiatan pencegahan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap indikasi awal tindak pidana perdagangan orang. Indikasi itu dapat muncul sejak tahap perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga pengiriman seseorang.

“Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi secara dini indikasi perekrutan, pengangkutan, penampungan, maupun pengiriman orang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang,” kata Nurul. *