BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari MBG, Terungkap Ada Dapur yang Paksa Penyaluran!

Journalist Independent
Ilustrasi.

Journalist Independent, JAKARTA – Sebanyak 1.637 sekolah di berbagai daerah Indonesia tidak lagi masuk dalam daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil kebijakan tersebut setelah menemukan sekolah-sekolah dengan kemampuan ekonomi mapan turut menerima program yang seharusnya diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekolah yang dicoret merupakan institusi pendidikan yang dinilai mampu membiayai kebutuhan makan peserta didiknya sendiri. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan penyaluran MBG ke sekolah-sekolah tersebut.

“Se-Indonesia itu ada 1.637 sekolah yang kami exclude, tidak lagi menerima MBG. Alasannya karena sekolah elite, bayarnya mahal, sekolah itu mampu,” kata Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, evaluasi penerima manfaat tidak hanya didasarkan pada kemampuan ekonomi sekolah. BGN juga menemukan persoalan dalam proses distribusi, yakni adanya pengelola dapur yang memaksakan penyaluran makanan ke sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan tersebut.

Praktik itu, menurut Sudaryono, berkaitan dengan ketentuan awal operasional dapur MBG. Ketika program mulai berjalan, setiap dapur harus memiliki penerima manfaat terlebih dahulu agar dapat beroperasi.

Persyaratan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagian pengelola dapur untuk mencari sekolah sebagai penerima. Akibatnya, terdapat sekolah yang didorong bahkan dipaksa menerima makanan MBG meskipun tidak termasuk kelompok yang membutuhkan.

“Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua,” ujar Sudaryono.

Temuan tersebut membuat BGN melakukan penertiban terhadap mekanisme penyaluran MBG. Evaluasi tidak hanya menyasar daftar sekolah penerima, tetapi juga pengelola dapur yang dinilai memaksakan distribusi makanan demi memenuhi kebutuhan operasional.

Baca Juga  Nyaris Rp100 Triliun! Beban BPJS Kesehatan Tembus Rp98,54 Triliun dalam 6 Bulan

Sudaryono menyebut, ada sekolah yang sejak awal secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan program MBG. Pernyataan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyesuaian daftar penerima manfaat.

Sementara itu, untuk sekolah yang masuk dalam kategori lain, BGN melakukan komunikasi langsung dengan pihak sekolah guna mengevaluasi apakah penyaluran program masih perlu dilanjutkan.

Menurut Sudaryono, penentuan penerima manfaat harus memperhatikan tingkat kebutuhan. Sekolah dengan kondisi ekonomi lebih baik tidak semestinya menjadi prioritas ketika masih banyak kelompok masyarakat lain yang membutuhkan dukungan pemerintah.

Ia menegaskan, penataan penerima MBG diperlukan agar anggaran negara benar-benar digunakan sesuai sasaran program. Dengan demikian, bantuan tidak tersalurkan kepada pihak yang sebenarnya memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Kebijakan mencoret 1.637 sekolah tersebut menjadi bagian dari langkah BGN membenahi distribusi MBG, sekaligus menertibkan praktik penyaluran yang tidak sesuai dengan prioritas penerima manfaat. *