Journalist Independent, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mendukung rencana pemerintah memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah (pemda) yang menunjukkan kinerja dan prestasi. Dukungan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bahkan direncanakan menjadi salah satu indikator tambahan dalam penilaian kinerja daerah pada 2027.
BGN sekaligus meluruskan informasi yang beredar mengenai pemerintah yang disebut-sebut menyiapkan hadiah Rp1 triliun bagi daerah yang berhasil menjalankan program MBG.
Juru Bicara BGN, Ariandi Putra, menegaskan angka Rp1 triliun tersebut bukan merupakan anggaran hadiah yang secara khusus disiapkan untuk pemerintah daerah pelaksana MBG.
Menurut Ariandi, pemberian insentif fiskal merupakan bagian dari mekanisme apresiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap daerah yang menunjukkan capaian dan kinerja baik.
Ia menjelaskan, sebagaimana telah disampaikan Kepala BGN, Sudaryono, insentif tersebut tidak diberikan hanya karena suatu daerah menjalankan program MBG. Pemerintah memiliki sejumlah indikator untuk mengukur kinerja pemerintah daerah sebelum menentukan pemberian apresiasi.
Indikator penilaian itu mencakup berbagai aspek pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Di antaranya pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, serta inovasi dalam pembiayaan daerah.
Pada 2027, dukungan dan peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG direncanakan masuk sebagai salah satu indikator tambahan.
Dengan demikian, pelaksanaan MBG akan menjadi bagian dari penilaian yang lebih luas. Daerah tidak otomatis memperoleh insentif hanya karena menjalankan program tersebut. Pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai capaian dan indikator kinerja lainnya.
Ariandi menilai penting bagi masyarakat untuk memahami mekanisme tersebut secara utuh agar tidak muncul anggapan bahwa pemerintah sedang membagikan hadiah khusus kepada daerah yang melaksanakan program MBG.
“Jadi, bukan soal membagikan hadiah karena menjalankan MBG, tetapi sebagaimana kinerja pemerintah daerah diapresiasi melalui mekanisme yang sudah ada,” jelasnya dikutip pada, Rabu (18/11/2026) .
Ariandi mengajak masyarakat melihat kebijakan insentif fiskal tersebut dalam konteks upaya pemerintah mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Keterlibatan pemda dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan MBG. Program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Meski demikian, Ariandi menegaskan, perhatian utama bukan semata-mata pada insentif yang berpotensi diterima pemerintah daerah. Hal yang lebih penting adalah memastikan program MBG berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mari kita sama-sama pahami kebijakannya secara menyeluruh karena yang terpenting adalah manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
BGN berharap informasi mengenai insentif fiskal tidak lagi disalahartikan sebagai pembagian hadiah Rp1 triliun bagi daerah pelaksana MBG.
Sebaliknya, kebijakan itu merupakan bagian dari mekanisme penghargaan pemerintah terhadap kinerja daerah, dengan dukungan terhadap program MBG direncanakan menjadi salah satu unsur penilaian mulai 2027.






