Jejak China Menjangkau 36 Provinsi Indonesia, CELIOS Ungkap Fakta Mengejutkan

Journalist Independent
Imigrasi Soetta memeriksa penumpang WNA China di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Ilustrasi Petugas Imigrasi Soekarno-Hatta melakukan pemeriksaan terhadap penumpang pesawat sebagai bagian dari pengawasan keimigrasian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Journalist Independent, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan jejak kehadiran China telah terdeteksi di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Temuan tersebut tertuang dalam laporan tahunan edisi ketiga bertajuk China-Indonesia Provincial Index: Understanding China’s Footholds Across Indonesian Provinces yang memotret pengaruh dan aktivitas China di berbagai daerah sepanjang Agustus 2025 hingga Agustus 2026.

Dalam laporan tersebut, CELIOS mencatat rata-rata tingkat kehadiran China secara nasional mencapai 8,0 persen. Meski aktivitas China ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia, intensitasnya di sebagian besar provinsi dinilai masih terbatas atau terkonsentrasi pada bidang tertentu.

Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kehadiran China tertinggi, yakni 20,8 persen. Posisi berikutnya ditempati Sumatera Utara dengan 16,7 persen dan Bali sebesar 14,8 persen.

Menurut CELIOS, tingginya angka di ketiga provinsi tersebut tidak semata-mata dipengaruhi besarnya investasi China di sektor pertambangan. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah keberagaman aktivitas pihak China, termasuk hubungan sosial dan budaya.

Di Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Bali terdapat kantor konsulat China yang berlokasi di Surabaya, Medan, dan Denpasar. Konsulat tersebut dinilai aktif membangun pendekatan dengan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari perguruan tinggi, tokoh agama, hingga kalangan anak muda.

Dari sisi bidang kegiatan, aktivitas ekonomi masih mendominasi kehadiran China di daerah. CELIOS mencatat skor rata-rata bidang ekonomi mencapai 34,6 persen.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, dominasi aktivitas ekonomi China berpotensi membuat sejumlah daerah bergantung pada satu poros investasi.

“Banyak provinsi dan kabupaten di Indonesia yang terjebak dalam ketergantungan ekonomi unilateral, di mana daerah-daerah tersebut hanya mampu menarik investasi dari satu poros utama, yakni China,” jelas Bhima dalam pernyataan tertulis yang diterima, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga  Seleksi CPNS 2026 Segera Dibuka, BKN Minta Calon Pelamar Siapkan Akun SSCASN

Dalam analisisnya, CELIOS menilai ketergantungan sejumlah daerah terhadap investasi China berakar pada dominasi sektor ekstraktif dan hilirisasi komoditas tertentu, terutama nikel dan bauksit.

China merupakan pusat manufaktur global sekaligus salah satu konsumen komoditas terbesar. Posisi tersebut membuat perusahaan dan ekosistem industri China memiliki peran besar dalam rantai pasok mineral kritis Indonesia.

CELIOS mencontohkan kondisi di Maluku Utara. Sebanyak 94,6 persen dari total ekspor provinsi tersebut yang mencapai US$8,34 miliar pada semester pertama 2026 berasal dari smelter nikel. Sebagian besar aliran ekspor tersebut menuju pasar China.

Ketergantungan terhadap industri yang terintegrasi dengan perusahaan China juga terlihat di kawasan industri, seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera.

Menurut CELIOS, dominasi ekosistem industri tertentu berpotensi mempersempit ruang bagi daerah untuk mendapatkan mitra investasi dari negara lain. Kondisi tersebut dapat mengurangi diversifikasi sumber investasi dan meningkatkan ketergantungan ekonomi daerah terhadap satu negara.

Bhima menambahkan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki sejumlah instrumen penting dalam mengelola investasi, seperti penguasaan lahan, perizinan, dan akses pelabuhan. Namun, ia menilai posisi tawar pemerintah daerah terhadap investor China masih relatif lemah.

Dampaknya, menurut CELIOS, dapat terlihat pada minimnya penerimaan daerah, persoalan lingkungan, hingga rendahnya kualitas penyerapan tenaga kerja lokal.

Sebagai contoh, Bhima mengungkapkan adanya smelter milik perusahaan China di Morowali yang disebut tidak pernah menyerahkan laporan realisasi investasi sejak 2017.

“Kalau laporan dasar saja tidak bisa didapat, bagaimana provinsi bisa menuntut lapangan kerja untuk warga lokal, pajak, atau pengendalian limbah yang lebih baik?” tegas Bhima.

CELIOS juga menyoroti persoalan pengawasan terhadap tenaga kerja asing seiring dengan ekspansi investasi China di berbagai daerah.

Baca Juga  Gus Kikin Ungkap Alasan JK dan Gus Baha Masuk Kepengurusan PBNU

Dalam laporan tersebut, lembaga riset itu mencatat deportasi warga negara China terjadi di 24 provinsi. Pelanggaran yang menjadi latar belakang deportasi antara lain persoalan izin tinggal, penipuan daring atau online scam, hingga keterlibatan dalam aktivitas tambang ilegal.

Peneliti CELIOS Shafa Kalila Aryanti menjelaskan, tingginya angka deportasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa China mengendalikan aparat penegak hukum Indonesia.

Menurutnya, temuan tersebut justru mencerminkan banyaknya tenaga kerja asing asal China yang masuk tanpa izin kerja sesuai ketentuan.

Shafa menilai sejumlah provinsi yang berambisi menarik investasi dengan cepat belum sepenuhnya mengimbangi kebijakan tersebut dengan penguatan kapasitas pengawasan. Kondisi itu, menurut dia, terlihat dari kebutuhan peningkatan kemampuan petugas imigrasi dan pengawas ketenagakerjaan di daerah.

Selain aktivitas ekonomi, laporan CELIOS turut memotret pendekatan diplomasi China yang menyasar kelompok strategis di tingkat lokal.

Kelompok tersebut mencakup tokoh agama, pimpinan perguruan tinggi, akademisi, hingga generasi muda. Konsulat China di sejumlah daerah disebut aktif memfasilitasi kunjungan dan kegiatan yang melibatkan kelompok-kelompok tersebut.

Salah satu contoh yang dicantumkan dalam laporan adalah kegiatan Konsulat China di Medan yang mengajak dua rektor universitas, termasuk Rektor UIN Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Ketua MUI Sumatera Utara berkunjung ke Xinjiang.

CELIOS mencatat, setelah kunjungan tersebut, para akademisi yang ikut serta menyampaikan pernyataan yang memuji kondisi di Xinjiang. Menurut laporan itu, kegiatan semacam ini turut membentuk opini publik di tingkat daerah terkait China dan aktivitas investasinya.

CELIOS juga menghubungkan dominasi ekonomi yang tidak diimbangi transparansi data dengan munculnya berbagai persoalan di lapangan.

Morowali menjadi salah satu daerah yang disorot dalam laporan tersebut. Sepanjang periode pengamatan, wilayah ini disebut mengalami sejumlah gejolak sosial dan persoalan industri, mulai dari aksi protes buruh, kerusuhan, kebakaran smelter, hingga insiden longsor tailing yang menyebabkan pekerja meninggal dunia.

Baca Juga  Dede Sunandar Pingsan Usai Dipukul Vicky Prasetyo, Begini Kondisinya

Temuan tersebut menjadi bagian dari catatan CELIOS mengenai tantangan tata kelola investasi di daerah, terutama ketika aktivitas industri berkembang lebih cepat dibandingkan kapasitas pengawasan pemerintah setempat.

Menanggapi berbagai persoalan itu, CELIOS mendorong perbaikan tata kelola investasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Lembaga tersebut meminta keterlibatan publik diperluas dalam proses perencanaan investasi. Selain itu, akses terhadap informasi dan data realisasi investasi China di setiap daerah perlu dibuka secara lebih rinci dan berkala.

CELIOS menilai keterbukaan informasi diperlukan agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat memantau aktivitas investasi secara lebih baik. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari investasi diharapkan dapat dirasakan secara lebih merata tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan maupun kedaulatan hukum daerah. *