NEWS  

Mahfud MD Singgung Peluang Gibran Digugat soal Uang Negara: Bisa Lewat Class Action

Journalist Independent
Prof Mahfud MD
Prof Mahfud MD

Journalist Independent, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kelompok masyarakat dapat mengajukan gugatan class action untuk mempersoalkan penggunaan anggaran negara selama Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai wakil presiden.

Peluang gugatan tersebut disinggung Mahfud saat membahas pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Ia menilai, apabila ada kelompok masyarakat yang ingin mempersoalkan konsekuensi hukum dari pencabutan surat tersebut, salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah gugatan kelompok.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).

Pembahasan bermula ketika Rizal menanyakan konsekuensi pencabutan surat penyetaraan ijazah Gibran terhadap statusnya sebagai wakil presiden. Rizal juga mempertanyakan bagaimana kedudukan berbagai penggunaan anggaran negara selama Gibran menjalankan tugas sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Menanggapi pertanyaan itu, Mahfud mengaitkan status surat penyetaraan ijazah dengan persoalan keabsahan jabatan Gibran. Menurut dia, apabila surat tersebut kini dianggap tidak ada, maka hal itu menimbulkan persoalan terhadap status Gibran selama menjabat wakil presiden.

“Selama periode 2 tahun Gibran sebagai wapres, dengan sekarang surat itu dianggap tidak ada, sehingga Gibran dianggap tidak jadi wapres,” kata Mahfud.

Dari situ, Mahfud kemudian menyinggung kemungkinan adanya gugatan terhadap penggunaan anggaran negara selama periode tersebut. Ia menyebut kelompok masyarakat dapat mengajukan class action untuk meminta pengembalian biaya yang telah dikeluarkan negara.

“Kalau ada yang iseng, bisa mengajukan class action. Gugat itu agar dikembalikan semua yang pernah dipakai untuk negara,” ujarnya.

Rizal kemudian memastikan apakah langkah hukum tersebut memang dapat ditempuh. Mahfud menjawab bahwa gugatan semacam itu dimungkinkan.

“Bisa,” jawabnya.

Baca Juga  3 Kandidat Wapres Versi Gibran Joeara: Puan, Cak Imin, hingga Dasco

Rizal kembali memperjelas pertanyaan mengenai konsekuensi hukum sejak Gibran dilantik hingga akhirnya mundur dari jabatan wakil presiden. Ia mempertanyakan apakah penggunaan anggaran selama masa jabatan tersebut ikut dipersoalkan menyusul pencabutan surat penyetaraan ijazah.

Mahfud kembali menegaskan bahwa persoalan itu memiliki konsekuensi hukum dan membuka kemungkinan untuk digugat melalui mekanisme class action.

“Ada konsekuensi hukumnya, bisa class action,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, gugatan class action merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan seseorang atau kelompok bertindak mewakili kepentingan masyarakat dalam bidang tertentu.

Ia mencontohkan perkumpulan yang bergerak di bidang politik maupun ketatanegaraan sebagai kelompok yang dapat mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

“Class action itu artinya orang mengatasnamakan masyarakat di bidang tertentu. Misalnya perhimpunan politik, perhimpunan ketatanegaraan, kelompoklah,” jelasnya.

Untuk memperkuat penjelasannya, Mahfud menyinggung gugatan kelompok lingkungan terhadap negara. Menurut dia, kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan di bidang tertentu juga dapat menempuh jalur hukum untuk mempersoalkan kebijakan atau tindakan pemerintah.

“Kayak kelompok lingkungan kan bisa menggugat negara, dan banyak yang berhasil juga,” ujarnya.

Mahfud pun menyebut mekanisme serupa dapat dicoba untuk mempersoalkan penggunaan anggaran negara selama Gibran menjabat wakil presiden.

“Oleh sebab itu, kalau mau dicoba ke situ, bisa,” lanjutnya.

Dalam pembicaraan tersebut, Mahfud juga mengaitkan peluang gugatan dengan pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran oleh pemerintah.

Ia menyebut pencabutan dilakukan pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan. Dengan langkah tersebut, surat keterangan penyetaraan ijazah itu tidak lagi berlaku secara administratif.

“Per tanggal 11 November itu pemerintah melaksanakan putusan dengan mencabut itu, sehingga tidak ada lagi suket itu,” kata Mahfud. *