NEWS  

Dasco Ramai Didukung Jadi Wapres Pengganti Gibran, Partai Koalisi Pilih Tak Ajukan Nama

Journalist Independent
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Journalist Independent, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu figur yang ramai diperbincangkan dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pembicaraan mengenai Dasco menguat di tengah sikap sejumlah partai politik pendukung pemerintah yang memilih tidak mengajukan nama kader masing-masing dan menyerahkan penentuan calon kepada Presiden Prabowo Subianto.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai Dasco memiliki pengalaman dalam menjembatani kepentingan pemerintah dengan lembaga lain. Posisi dan pengalamannya di legislatif dinilai menjadi salah satu aspek yang membuat namanya diperhitungkan dalam pembahasan figur pengganti Gibran.

Menurut Hendri, wakil presiden tidak hanya bertugas mendampingi presiden, tetapi juga perlu memiliki kemampuan membangun komunikasi antara pemerintah dan berbagai lembaga. Sosok tersebut juga diharapkan memahami arah kebijakan serta keinginan presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam pandangannya, Dasco memiliki pengalaman yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Hendri menyebut Dasco beberapa kali terlibat dalam penyelesaian persoalan antara eksekutif dan legislatif.

“Dasco membuktikan selama ini, maupun dia di legislatif itu dia beberapa kali berperan menyelesaikan masalah eksekutif,” katanya dikutip dari Afu.id, 15 November 2026.

Selain Dasco, Hendri turut menyinggung dua nama lain dari Partai Gerindra yang juga diperbincangkan, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Keduanya dinilai memiliki pengalaman serta kedekatan dengan Presiden Prabowo.

Namun, Hendri menyoroti pentingnya mempertimbangkan asal partai calon wakil presiden. Ia berpandangan, presiden dan wakil presiden yang berasal dari partai politik yang sama dapat mengurangi potensi gesekan di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Menurut dia, apabila posisi wakil presiden diberikan kepada kader salah satu partai koalisi di luar Gerindra, keputusan tersebut berpotensi memunculkan kecemburuan politik di antara partai pendukung.

Baca Juga  Satlantas Polres Bone Perkuat Sinergi Tekan Kecelakaan di Watampone

“(Kalau partai lain) nanti malah gesekan,” tuturnya.

Hendri mengingatkan, gesekan antarpihak di dalam koalisi dapat berdampak pada hubungan politik yang selama ini terbangun. Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi mengganggu soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

“Koalisinya malah tidak solid,” ujarnya.

Meski demikian, penentuan calon wakil presiden pengganti tetap berada dalam kewenangan Presiden Prabowo. Nama-nama yang beredar maupun dukungan dari partai politik dan kelompok tertentu belum menjadi keputusan resmi mengenai figur yang akan diajukan ke MPR.

Sikap partai-partai pendukung pemerintah menjadi salah satu faktor yang ikut mewarnai dinamika bursa cawapres pengganti Gibran. Dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa partai-partai koalisi sepakat mendorong kader Gerindra untuk mengisi posisi tersebut.

“Kita sepakat dari Gerindra,” kata Zulkifli Hasan seusai pertemuan.

Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan bahwa PAN tidak mengajukan kadernya sendiri untuk dipertimbangkan sebagai pengganti Gibran. Zulkifli menyatakan dukungan terhadap kader Gerindra, sementara keputusan mengenai nama yang akan diajukan tetap diserahkan kepada Prabowo.

Sikap tersebut kemudian diikuti munculnya dukungan dari sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra kepada Dasco. Para pendukungnya menyoroti pengalaman Dasco dalam membangun komunikasi dengan berbagai partai politik, elemen koalisi, dan kelompok masyarakat.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari dinamika internal dan eksternal partai menjelang penentuan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden kepada MPR.

Sikap partai-partai yang tidak mengajukan kader untuk posisi wakil presiden juga mendapat perhatian dari Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya atau Toto.

Menurut Toto, sikap tersebut perlu dibaca dalam konteks situasi politik pemerintahan Prabowo saat ini. Ia mengaitkannya dengan kondisi kepuasan publik terhadap pemerintah yang dinilainya turut menjadi pertimbangan partai-partai dalam menghadapi Pemilihan Umum 2029.

Baca Juga  Permandian Sileo Je’netallasa Gowa, Wisata Keluarga dengan Kolam Anak dan Villa

“Kalau kita melihat dari parameter, ini kan hanya bisa dibaca kalau situasinya enggak bagus. Perlu cara pembacaan yang berbeda,” kata Toto kepada Afu.id di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Toto menduga partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya menjaga posisi politik masing-masing di tengah dinamika pemerintahan. Menurut dia, partai koalisi memiliki keterbatasan dalam menentukan sikap, sehingga berusaha tetap menjadi bagian dari penyelesaian persoalan yang dihadapi pemerintah.

Ia juga menilai sikap tidak mengajukan kader dapat dibaca sebagai upaya partai untuk mengelola risiko politik. Dengan tidak menempatkan kader sendiri dalam posisi wakil presiden, partai-partai pendukung tidak secara langsung mengaitkan kepentingan politik mereka dengan figur yang akan dipilih.

“Kemudian partai-partai pendukung ini dengan segala keterbatasan berusaha juga untuk ikut menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.

Dalam mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon kepada MPR. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Sementara itu, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa Presiden menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. MPR selanjutnya memilih satu dari dua nama yang diajukan.

Dengan demikian, batas waktu 14 hari tersebut dihitung sebelum pelaksanaan sidang paripurna, bukan merupakan tenggat 14 hari bagi Presiden sejak terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. *