JournalistIndependent, MAMUJU – Seorang oknum anggota Bhabinkamtibmas berinisial IL ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Sulawesi Barat setelah diduga melakukan pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang bekerja sebagai pemandu karaoke.
Peristiwa tersebut diduga terjadi di salah satu tempat karaoke di Desa Belang Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Korban kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polresta Mamuju untuk mendapatkan penanganan hukum.
Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdyan, membenarkan bahwa anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kecamatan Papalang tersebut telah diamankan dan menjalani penahanan.
Ia memastikan bahwa proses hukum terhadap oknum anggota kepolisian tersebut sedang berjalan. Penahanan dilakukan menyusul dugaan keterlibatan IL dalam perkara pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap korban.
“Betul oknum Babinkamtibmas tersebut terlibat kasus pelecehan dan penganiayaan, saat ini oknum tersebut sudah ditahan di Rutan Polda Sulbar,” ujar Kombes Pol Ferdyan, Rabu (11/11/2026).
Adapun Laporan Polisi yang dilayangkan korban bernomor LP/B/357/X/2026/SPKT/RESTA MAMUJU/SULBAR tertanggal 28 Oktober 2026.
Kejadian bermula ketika korban sedang berada di dalam sebuah kamar di tempat karaoke tersebut. Situasi kemudian berubah setelah IL diduga masuk ke kamar tanpa sepengetahuan korban.
Di dalam kamar, oknum anggota Bhabinkamtibmas tersebut diduga melakukan tindakan tidak senonoh dengan memegang bagian sensitif tubuh korban. Korban juga disebut mengalami penganiayaan dalam peristiwa tersebut.
Merasa keberatan atas perlakuan yang dialaminya, korban kemudian menempuh jalur hukum dengan mendatangi Polresta Mamuju untuk membuat laporan resmi.
Laporan tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang melibatkan anggota Polri tersebut. Penanganan perkara kini berlanjut melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Putus, putusan pidanyanya, pihak Propam Polresta Mamuju baru akan memproses kode etiknya,” jelas Ferdyan.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sulawesi Barat Kombes Pol Memo Ardian menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bentuk keseriusan institusi dalam menindak setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
Ia menyebut Kapolda Sulawesi Barat telah memberikan arahan tegas agar tidak ada anggota yang memperoleh perlakuan khusus ketika berhadapan dengan proses hukum.
Setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara profesional dan tidak boleh ditutup-tutupi.
“Kapolda Sulawesi Barat menegaskan bahwa tidak ada anggota Polri yang kebal hukum. Setiap anggota yang diduga melakukan tindak pidana wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami memastikan bahwa penanganan perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Menurutnya, pertanggungjawaban anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran tidak hanya melalui proses pidana, tetapi juga dapat berlanjut pada pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri.
Untuk mekanisme penegakan kode etik, pemberkasan lebih lanjut direncanakan setelah perkara pidana dinyatakan lengkap atau P-21.
Proses tersebut juga akan dilengkapi saran hukum (Sarkum) dari Bidkum Polda Sulbar sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam perkara pidananya, IL disangkakan melanggar Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Pasal tersebut sebagaimana diterapkan penyidik memiliki ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
“Kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Polri hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apabila ada anggota yang justru melakukan pelanggaran, maka harus diproses sesuai aturan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tidak boleh hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga wajib ditegakkan terhadap setiap anggota Polri,” tandasnya. (MA)
