Journalist Independent, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengkaji kemungkinan melarang total peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram. Opsi tersebut menjadi bagian dari rencana penguatan kebijakan pengendalian vape untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja.
“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar, tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Kemenkes mengapresiasi perhatian MUI terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dan menilai fatwa tersebut dapat memperkuat upaya mencegah paparan nikotin pada generasi muda.
Kemenkes Buka Opsi Larangan Total Vape
Aji menyebut rokok elektrik tetap memiliki risiko kesehatan meskipun kerap dipandang berbeda dari rokok konvensional. Kandungan nikotin di dalamnya bersifat adiktif, sedangkan aerosol dan senyawa kimia lain yang dihasilkan perangkat tersebut juga berpotensi membahayakan tubuh.
Kemenkes turut menyoroti penggunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan tersebut dinilai sebagai ancaman yang perlu diwaspadai karena perangkat rokok elektrik dapat digunakan untuk mengonsumsi zat terlarang.
Pemerintah selama ini telah mengatur pengendalian rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan tersebut memuat pembatasan penjualan kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, pengendalian iklan serta promosi, hingga kewajiban pencantuman informasi kandungan produk.
Meski regulasi itu sudah berlaku, Kemenkes menyatakan masih mengkaji penguatan kebijakan agar perlindungan kesehatan masyarakat dapat dilakukan lebih jauh. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menghentikan seluruh peredaran vape.
“Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran vape,” ujar Aji.
Isi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026
MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November 2026. Ketentuan tersebut tidak hanya menyatakan penggunaan vape haram, tetapi juga mencakup penyalahgunaan perangkat untuk konsumsi narkotika serta kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni’am Sholeh menjelaskan keputusan itu didasarkan pada pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika. MUI juga merekomendasikan Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi.
Fatwa tersebut merupakan ketetapan hukum keagamaan dari MUI, sedangkan pengaturan larangan dan sanksi melalui peraturan negara memerlukan proses legislasi atau kebijakan pemerintah. Karena itu, terbitnya fatwa tidak serta-merta membuat seluruh peredaran vape di Indonesia otomatis dilarang secara hukum negara.
Kemenkes Ajak Orang Tua Lindungi Anak
Di tengah kajian penguatan aturan, Kemenkes mengajak masyarakat ikut mencegah penggunaan rokok elektrik pada anak dan remaja. Orang tua, guru, tenaga pendidik, serta lingkungan sekolah diminta berperan melindungi kelompok usia tersebut dari paparan nikotin.
Upaya perlindungan itu dinilai perlu dilakukan bersama karena akses terhadap vape tidak hanya berkaitan dengan aturan penjualan. Edukasi mengenai risiko nikotin dan pengawasan lingkungan juga menjadi bagian dari pencegahan penggunaan rokok elektrik pada usia muda. (*)
