Journalist Independent.com, PAREPARE – Para jurnalis dan pekerja media, di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026). Aksi itu merupakan sebagai reaksi pernyataan kontroversial Wali Kota Parepare, Tasming Hamid yang memprovokasi profesi jurnalis dan media.
Aksi para jurnalis dimulai dengan berjalan mundur sejauh sekitar 500 meter menuju depan Kantor Wali Kota Parepare yang berada di Jalan Jendral Sudirman. Massa juga melakukan teatrikal dengan memotong seekor ayam.
Darah ayam kemudian diteteskan di atas foto Wali Kota Tasming sebagai bentuk protes atas ucapan Tasming Hamid yang menghalalkan darah media.
Setelah itu, para jurnalis melemparkan kartu pers mereka tepat di dekat foto yang telah berlumur darah ayam tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Rachmat Ariadi mengatakan, aksi ini merupakan bentuk protes terhadap ucapan Tasming dalam rekaman audio viral. Rekaman itu diambil saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pemerintah kota pada 6 November 2026.
“Hari ini kami dari jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi audio viral yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare pada saat monev 6 November kemarin,” katanya.
Ariadi mengungkapkan, dalam rekaman tersebut Tasming Hamid memprovokasi dan melakukan upaya pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalis.
“Wali Kota Parepare juga menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare,” ungkapnya.
Dalam demonstrasi ini, jurnalis Parepare mengecam keras tindakan provokasi Wali Kota Parepare terhadap media.
Pihaknya, menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh media di Parepare, mendesak klarifikasi langsung terkait ucapan “halal darahnya media”, menuntut pertanggungjawaban dalam waktu 1×24 jam.
Selanjutnya, menuntut penghentian segala bentuk intimidasi dan provokasi terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi Undang-Undang Pers.
Ariadi menegaskan, pihaknya memberi tenggat waktu 1×24 jam bagi Tasming untuk meminta maaf dan menarik ucapannya di hadapan jurnalis.
Jika tidak dipenuhi, jurnalis Parepare akan menempuh jalur hukum.
“Kalau Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum,” tegasnya.
Tasming Minta Maaf
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyampaikan permohonan maaf usai pernyataan kontroversinya yang menyinggung media, pengkritik Pemkot Parepare. Pernyataan tersebut sebelumnya menuai sorotan setelah rekaman pidato dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SKPD beredar luas.
Tasming menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mengancam, mengintimidasi, apalagi membatasi kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Ia berharap, pengarahan yang disampaikan dalam forum tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman, sehingga perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, khususnya rekan-rekan media di Kota Parepare. Jika pernyataan saya sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan terhadap kebebasan pers, saya sungguh meminta maaf,” ujar Tasming.
Menurutnya, kritik dan masukan dari media merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Media memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi kepada masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan.
Tasming menegaskan, Pemerintah Kota Parepare tetap terbuka terhadap pemberitaan kritis, selama disampaikan secara profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta. Ia juga menekankan bahwa kerja sama pemerintah dengan media tidak boleh dimaknai sebagai bentuk pembatasan independensi jurnalistik.
“Tidak ada niat untuk menghalangi media menjalankan tugasnya. Saya menghormati kebebasan pers dan memahami bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari masyarakat maupun media,” lanjutnya.
Kader NasDem ini juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga komunikasi dan hubungan kemitraan yang konstruktif, sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan saling menghormati.
Ia berharap klarifikasi tersebut dapat menjadi momentum memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers, sekaligus menjaga suasana kondusif di Kota Parepare.
“Sekali lagi, saya menyampaikan permohonan maaf. Mari kita terus membangun Parepare bersama-sama, dengan komunikasi yang baik, saling menghargai, serta tetap menjaga independensi dan profesionalisme pers,” tutup Tasming.
Berikut pernyataan utuh Wali Kota Parepare Tasming Hamid:
“Ya AA-BB, ya. Media hajar juga pemerintah dengan, dengan berita yang tidak pantas, yang faktanya tidak seperti itu. Kalau kita berkontrak, kalau kemudian diberitakan hal yang negatif dan memang pantas ya seperti itu ya, tapi kita legowo lah yang terima kalau yang begitu, ya kan?
Tapi ada media, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan? Kemudian di sisi lain dia hajar juga pemerintah. Mau apa?.
Jadi Pak Kadis, AA-BB, tidak ada Bali Bella (bunglon), ya. Di agama saya juga enggak ada “Bali Bella” halal darahnya itu.
Termasuk masing-masing yang berkontrak lah, ya kan? Tapi kan saya tutup pintu sekarang, oke, pintunya di kominfo saja.
Tapi kan aneh juga ini kalau itu media ini hajar terus pemerintah. Tapi ada dikontraknya juga ada di pemerintah, ya. Ya mana caranya?
Jadi sekali lagi, Pak Kadis memang agak keras sedikit tuh, karena ya, ya ya kan dimintanya, tapi tidak semua juga medianya ini kurang ajar.” (na)
