Journalist Independent, JAKARTA — Desakan agar Gibran Rakabuming Raka meninggalkan jabatan Wakil Presiden semakin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menilai Gibran perlu memilih mundur secara sukarela atau menghadapi kemungkinan pemakzulan melalui DPR.
Andreas mengatakan, dorongan agar Gibran mundur sebenarnya sudah muncul sejak awal polemik ijazah berkembang.
Sejumlah anggota DPR dan pengamat, menurutnya, telah menyampaikan usulan serupa, tetapi Gibran maupun para pendukungnya tidak mengindahkan desakan tersebut.
“Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri,” kata Andreas saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Ia menilai Gibran dan pendukungnya justru terus mempertahankan klaim mengenai kepemilikan ijazah. Andreas mengingatkan pernyataan Gibran sebelumnya yang mengaitkan ijazah SMA dengan kelanjutan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, ‘kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah’, ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik,” ujarnya.
Andreas juga menyinggung adanya pendukung Gibran yang menyatakan lebih memilih menghadapi pemakzulan daripada melihat Wakil Presiden mengundurkan diri.
DPR Diminta Menindaklanjuti Putusan MA dan MK
Andreas menegaskan DPR perlu mencermati putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Ia mengingatkan, apabila DPR tidak melanjutkan proses pemakzulan sesuai ketentuan Pasal 7, 7A, hingga 7C UUD 1945, masyarakat berpotensi mempertanyakan penggunaan hak konstitusional yang mereka berikan kepada wakil rakyat.
“Kalau DPR tidak melanjutkan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7, 7a hingga 7c (UUD 1945), maka sama saja dengan DPR tidak mengindahkan keputusan dua lembaga tinggi negara MK dan MA,” tutur Andreas.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan parlemen akan menindaklanjuti putusan MA setelah masa reses berakhir. Dasco menyebut sejumlah fraksi masih membahas persoalan tersebut secara informal dan menunggu salinan resmi putusan MA.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Senin (9/11/2026).
MA sebelumnya mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut menjadi pemicu baru perdebatan mengenai status pendidikan Gibran dan tindak lanjut politik maupun hukum yang dapat ditempuh DPR. Meski demikian, proses pemakzulan tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi dan tahapan yang berlaku. (*)
