JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir Indonesia. Pemerintah mengarahkan pengawasan itu untuk menekan penyelundupan barang ilegal dan barang yang dilarang masuk ke Indonesia.
Prabowo menyampaikan perintah tersebut saat memanggil Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Dalam pertemuan itu, Presiden meminta Bea Cukai memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan ilegal di wilayah perbatasan dan pesisir.
“(Saya, red.) dipanggil, disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Itu saja, dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang,” kata Djaka setelah menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.
Bea Cukai Soroti Penyelundupan di Jalur Perbatasan
Djaka mengatakan pengawasan akan menyasar praktik ekspor dan impor ilegal serta penyelundupan sejumlah barang terlarang. Bea Cukai juga memberi perhatian terhadap peredaran narkoba dan pakaian bekas impor atau balpres.
Untuk memperkuat pengawasan, Bea Cukai menyiapkan sejumlah strategi. Djaka menyebut lembaganya akan menambah peralatan operasional dan memperkuat satuan tugas yang bertugas mengawasi jalur masuk barang dari luar negeri.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai merespons aktivitas penyelundupan yang memanfaatkan jalur laut dan wilayah pesisir sebagai pintu masuk.
Selat Malaka Jadi Salah Satu Titik Pengawasan
Djaka menyebut Selat Malaka sebagai salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pengawasan. Jalur tersebut berada di kawasan perbatasan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia sehingga memiliki aktivitas pelayaran dan perdagangan yang cukup padat.
“Ya di sepanjang laut Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir seratus lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua,” ujar Djaka.
Menurut dia, optimalisasi kapal patroli tetap bergantung pada dukungan anggaran. Namun, Bea Cukai telah memperoleh tambahan anggaran setelah pembahasan bersama Badan Anggaran DPR.
“Kita sudah dikasih penambahan anggaran kemarin pada saat rapat di Badan Anggaran (DPR, red.),” katanya.
Dengan tambahan dukungan tersebut, Bea Cukai akan mengoptimalkan sarana operasi yang tersedia untuk memperkuat pengawasan di sepanjang jalur perbatasan dan pesisir.
Pertemuan Prabowo dengan Pejabat Kemenkeu
Pertemuan Prabowo dengan Djaka berlangsung terpisah dari pertemuan Presiden dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang.
Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan, Prabowo menerima laporan mengenai kondisi perekonomian terkini dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembahasan juga mencakup pelunasan obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterbitkan pemerintah untuk menangani krisis keuangan pada 1997–1998.
Sementara itu, pertemuan dengan Dirjen Bea Cukai secara khusus menyoroti penguatan pengawasan kepabeanan dan cukai. Perintah tersebut mencakup wilayah perbatasan dan pesisir yang menjadi jalur masuk berbagai barang dari luar negeri. (*)
