Journalist Independent.com, JAKARTA – Pemerintah harus menanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah melonjaknya harga minyak dunia. Salah satunya Pertalite yang dijual Rp10.000 per liter, padahal harga keekonomiannya telah mencapai Rp18.102 per liter pada Oktober 2026.
Kondisi tersebut menambah kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Kementerian Keuangan pun terus memantau perkembangan harga minyak dunia karena dampaknya dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pergerakan harga minyak dunia sejak awal 2026 menunjukkan tren peningkatan seiring eskalasi geopolitik dan perang.
Harga minyak Brent yang sebelumnya sempat tertahan di kisaran US$ 60 per barel bahkan pernah melonjak hingga mendekati US$ 115-116 per barel. Meski mengalami koreksi, harganya masih berada di level US$ 92,06 per barel pada 10 November 2026.
“Harga minyak Brent, kita lihat puncaknya itu pernah hampir menyentuh US$ 115-116 per barel, dan kita tahu semuanya memberikan tekanan kepada APBN kita,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, lonjakan harga minyak akan memengaruhi rata-rata harga minyak dalam setahun yang menjadi salah satu acuan APBN. Semakin tinggi rata-rata harga minyak, semakin besar pula tekanan terhadap anggaran negara.
Karena itu, pemerintah terus mewaspadai pergerakan harga minyak meski belakangan mengalami penurunan.
“Kalau 10 November kita catat harga Brent itu US$ 92,06 per barel, dan itu kita harus waspadai terus karena dampaknya bagi APBN adalah dampak rata-rata setahun,” jelasnya.
Suahasil menyebut rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) telah mencapai US$ 94,4 per barel. Sementara itu, realisasi lifting minyak dan gas bumi masih berada di bawah asumsi makro APBN.
Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah belum menaikkan sejumlah harga energi yang dibayarkan masyarakat. Pertalite, misalnya, tetap dijual Rp10.000 per liter meski harga keekonomiannya pada Oktober 2026 mencapai Rp18.102 per liter.
“Mulai bulan April mulai meningkat, ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi,” paparnya.
Untuk solar, harga yang ditetapkan pemerintah berada di kisaran Rp6.800 per liter. Suahasil menyebut kenaikan harga minyak dunia turut memengaruhi harga keekonomian solar yang disebutnya mencapai Rp21.457 per liter.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus terus memperhitungkan perkembangan harga minyak dunia agar tekanan terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat dipantau. (bu)
