Journalist Independent, JAKARTA — Nama Brigjen Pol Muhammad Tedjo Kusumo menjadi sorotan setelah muncul informasi yang mengaitkannya dengan perwira berinisial TK dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Polri belum mengonfirmasi secara resmi bahwa TK yang sedang diperiksa merupakan Tedjo. Kepolisian baru memastikan bahwa sosok berinisial tersebut merupakan perwira tinggi aktif berpangkat brigadir jenderal.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, Biro Pengamanan Profesi (Wabprof) Divisi Propam sedang memeriksa TK. Penyidik juga mendalami keterangannya untuk mengungkap peran setiap pihak dalam perkara tersebut.
Isir menegaskan TK bukan mantan Kapolri yang memiliki inisial sama. Hingga Jumat, 13 November 2026, Polri belum menetapkan perwira tersebut sebagai tersangka. Sementara itu, nama Tedjo muncul dari informasi yang dihimpun sebuah media, bukan dari pernyataan resmi kepolisian.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya mengungkap keberadaan TK saat rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis, 12 November 2026. Dalam kesempatan itu, Suyudi memaparkan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Menurut paparan Kapolri, Listyo diduga memberikan instruksi lisan maupun melalui WhatsApp kepada Ahrie untuk menentukan sasaran penyadapan. Ahrie kemudian diduga menyampaikan hasil pemantauan kepada Listyo sekaligus memerintahkan TK menjalankan surveillance atau pengawasan.
Suyudi menjelaskan operasi tersebut memiliki lima tahapan, mulai dari pemberian perintah, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada pengguna akhir, hingga penghapusan data. Dalam proses provisioning, tim Technical Supporting Unit diduga memasukkan nomor sasaran ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan penyaringan berdasarkan keterkaitan dengan perkara pro justitia.
Kapolri juga mengungkap dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi serta penghapusan data penyadapan dari sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026. Meski demikian, Polri belum memerinci secara terbuka tugas TK dalam rangkaian operasi tersebut.
Daftar sasaran yang dipaparkan Suyudi mencakup Presiden, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, partai politik, kepala daerah, kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi masyarakat, aktivis, hingga mahasiswa. Kapolri mengingatkan bahwa pencantuman nama atau institusi sebagai sasaran tidak otomatis menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Rekam Jejak Tedjo di Densus 88
Tedjo merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1999. Namanya tercatat pernah bertugas dalam struktur Satgassus Merah Putih pada 2019 ketika masih berpangkat AKBP. Pada Desember 2021, ia dikukuhkan sebagai Kepala Satgas Wilayah Jawa Tengah Densus 88.
Kariernya berlanjut dengan promosi menjadi Direktur Penindakan Densus 88 pada akhir 2024. Pada Mei 2026, ia bergeser menjadi Direktur Intelijen Densus 88 melalui mutasi perwira Polri. Lima bulan kemudian, pada Oktober 2026, Tedjo masuk dalam daftar mutasi menjadi perwira tinggi Baharkam Polri dengan penugasan di Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Namanya juga pernah muncul dalam sejumlah peristiwa sebelumnya. Pada 2016, ketika berpangkat AKBP, Tedjo menjalani sidang etik terkait kasus kematian Siyono, terduga teroris yang berada dalam pengawalan Densus 88. Polri saat itu menyebut kematian Siyono berkaitan dengan kelalaian pengawalan. Keluarga Siyono juga pernah melaporkan sejumlah anggota yang terlibat, tetapi tuduhan tersebut tidak boleh disamakan dengan putusan pengadilan.
Pada Mei 2024, seorang anggota Densus 88 bernama Bripda Iqbal Mustofa tertangkap saat mengikuti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah di sebuah restoran di Jakarta Selatan.
Sejumlah laporan menyebut surat tugas yang ditemukan dalam pemeriksaan Iqbal diduga memuat tanda tangan Tedjo. Namun, Polri tidak pernah menyatakan Tedjo bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Sampai saat ini, kepolisian belum mengumumkan penetapan TK sebagai tersangka maupun mengonfirmasi identitas lengkapnya.
Tedjo juga belum menyampaikan tanggapan terkait informasi yang mengaitkan namanya dengan perkara penyadapan.
Pemeriksaan etik dan penyidikan pidana masih berjalan, sehingga seluruh pihak tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah. (*)
