JournalistIndependent, MAKASSAR – Aksi balap liar, pengendara melawan arus, hingga berboncengan tiga orang menjadi sasaran penindakan tegas Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam Operasi Zebra Pallawa 2026.
Kepolisian memperingatkan para pelanggar agar tidak menganggap remeh aturan lalu lintas. Khusus pelaku balap liar, ancaman denda maksimal yang dapat dikenakan mencapai Rp3 juta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulsel, Kombes Pol Pria Budi, setelah membuka latihan Pra Operasi Zebra Pallawa 2026 di Aula Biru Ditlantas Polda Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Jumat (13/11/2026).
Pria Budi menegaskan, tidak ada toleransi bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, terutama tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah kebiasaan pengendara menerobos jalur berlawanan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.
“Apa pelanggarannya. Salah satunya adalah melanggar arus lalu lintas. Ini nggak ada maaf ini, saya sampaikan di sini tidak ada maaf,” tegasnya.
Selain melawan arus, balap liar juga menjadi perhatian serius jajaran Ditlantas Polda Sulsel. Aktivitas tersebut dinilai sangat berbahaya karena dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan dan berpotensi melibatkan pengguna jalan lainnya sebagai korban.
Pria Budi mengatakan, pelaku balap liar dapat dikenakan ancaman denda maksimal sebesar Rp3 juta. Namun, keputusan mengenai besaran denda yang harus dibayarkan tetap menjadi kewenangan hakim melalui proses persidangan.
“Balap liar, ini juga tidak ada maaf. Apabila ditemukan nanti akan apa namanya diberikan ancaman Rp3.000.000 denda maksimal, kepada pelanggar apabila kedapatan melakukan balap liar, Rp3.000.000 ancaman maksimalnya,” katanya.
Dia menjelaskan, polisi bertugas melakukan penindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara keputusan akhir mengenai sanksi denda sepenuhnya berada di tangan hakim.
“Nanti silakan para hakim yang mempunyai otoritas untuk memutuskan apakah didenda Rp3.000.000 atau kurang. Tapi kami sebagai petugas sudah memberikan warning bahwa balap liar ini berpotensi sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.
Di balik penindakan terhadap pelanggar, Ditlantas Polda Sulsel juga menaruh perhatian terhadap sejumlah persoalan lalu lintas yang masih sering ditemukan di jalan raya.
Salah satunya adalah kebiasaan pengendara mengambil jalur berlawanan untuk mempersingkat perjalanan. Kondisi tersebut banyak ditemukan pada ruas jalan tertentu di Kota Makassar, terutama ketika aktivitas masyarakat sedang meningkat.
Pria Budi mengakui, perilaku melawan arus tidak selalu muncul semata-mata karena rendahnya kesadaran pengendara. Kondisi infrastruktur dan pengaturan akses jalan juga dinilai turut memengaruhi kebiasaan tersebut.
Dia mencontohkan sejumlah kawasan frontage di Makassar yang membuat pengendara harus menempuh jarak lebih jauh apabila mengikuti jalur semestinya.
Situasi itu terkadang mendorong masyarakat mengambil jalan pintas, termasuk ketika hendak mengantar anak ke sekolah pada pagi hari.
“Di satu sisi masyarakat mau cepat dia, mungkin mengantar anak sekolah sehingga infrastruktur jalan tidak memungkinkan mungkin memutar jauh. Sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk melanggar arus, begitu,” imbuhnya.
Dia menyebut, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui penindakan terhadap pengendara. Diperlukan koordinasi antara kepolisian dan instansi terkait untuk mencari solusi yang sesuai dengan kondisi jalan.
Karena itu, Pria Budi meminta jajaran Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar melakukan kajian terhadap kemungkinan penerapan rekayasa lalu lintas.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah kanalisasi atau pengaturan pergerakan kendaraan pada jam-jam tertentu, khususnya ketika arus kendaraan mengalami peningkatan.
Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa harus membiarkan pelanggaran lalu lintas terus berlangsung.
“Coba lakukan treatment-treatment biarpun bukan 100 persen untuk menyelesaikannya tapi ada upaya-upaya instansi terkait termasuk kepolisian dalam mengurai tersebut,” katanya.
Dia juga menyebutkan, kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi dan kondisi yang ditemukan petugas di lapangan.
Namun, kewenangan tersebut harus diterapkan secara terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh pengguna jalan.
“Boleh-boleh saja karena kita polisi ada namanya diskresi kepolisian, ya, mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri,” ujarnya.
Pria Budi mencontohkan, pengaturan lalu lintas dapat dilakukan dengan melibatkan pengawalan petugas pada waktu tertentu. Ketika kepadatan kendaraan mulai berkurang, pola pengaturan dapat dikembalikan seperti kondisi normal.
Di sisi lain, dia mengakui balap liar masih menjadi persoalan yang ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan. Fenomena tersebut bahkan tidak hanya terjadi di daerah ini, melainkan sudah menjadi persoalan di berbagai wilayah Indonesia.
“Kemudian kedua adalah masalah balap liar masih terjadi di wilayah kita, masih terjadi. Ini sama, teman-teman, permasalahan balap liar ini memang tidak hanya Sulawesi Selatan tapi fenomena ini sudah seluruh Indonesia,” tuturnya.
Melalui Operasi Zebra Pallawa 2026, Ditlantas Polda Sulsel berupaya menggabungkan langkah penindakan, pengaturan lalu lintas, serta edukasi kepada masyarakat.
Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut diharapkan mampu menekan angka pelanggaran sekaligus mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Pria Budi berharap pelaksanaan operasi dapat memberikan dampak nyata terhadap ketertiban berlalu lintas, meskipun waktu pelaksanaannya relatif terbatas.
“Dan kami berupaya 14 hari operasi Zebra ini tahun 2026 ini berupaya secara maksimal dalam waktu yang 14 hari ini bisa mengurangi-mengurangilah permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kita di Sulawesi Selatan ini,” tandasnya. (MA)
