Penyidikan Dugaan Makar Prabowo Meluas! Enam Rumah Terkait Dua Perwira Polri Digeledah

Journalist Independent
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro.

Journalist Independent, JAKARTA – Penyidikan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto terus dikembangkan Bareskrim Polri. Kali ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) melakukan penggeledahan di enam lokasi rumah yang berkaitan dengan dua perwira Polri, Brigjen TK dan Kombes IM.

Penggeledahan berlangsung sejak Kamis malam, 19 November 2026. Lima lokasi berada di wilayah Bogor, sementara satu lokasi lainnya terletak di Curug, Tangerang.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan peran kedua perwira dalam perkara makar yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

“Sejak Kamis malam Tim Penyidik Direktorat TIPIDUM, terus melakukan penggeledahan terkait TP (Tindak Pidana) Makar di 5 lokasi rumah terkait BJP (Brigjen Pol) TK dan KBP (Kombes Pol) IM di daerah Bogor dan 1 lokasi di Curug Tangerang,” ujar Susatyo dikutip, Jumat (20/11/2026).

Susatyo menyebut proses penggeledahan masih berjalan. Bareskrim belum membeberkan hasil kegiatan tersebut dan berencana menyampaikannya dalam konferensi pers.

“Kegiatan saat ini masih berlangsung, untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat konferensi pers,” ucapnya.

Penggeledahan di Bogor dan Tangerang juga menjadi salah satu alasan Bareskrim menunda ekspose atau pemaparan perkara dugaan makar bersama Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sebelumnya, Susatyo menjelaskan bahwa penyidik masih melakukan pengembangan lanjutan melalui penggeledahan di kedua wilayah tersebut.

“Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang,” katanya.

Sebelum perkara dipaparkan bersama kejaksaan, Bareskrim telah menggelar pembahasan internal dengan melibatkan sejumlah unsur pengawasan di lingkungan Polri. Unsur tersebut meliputi penyidik Dittipidum, Biro Pengawasan Penyidikan (Wasidik), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Baca Juga  Polri Minta Publik Tak Terprovokasi Isu Penyadapan Prabowo, Penyelidikan Masih Berjalan

Penyidik juga melibatkan sejumlah ahli untuk mengkaji fakta dan bukti baru yang ditemukan selama proses penyidikan. Pelibatan para ahli dimaksudkan untuk memastikan konstruksi hukum perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun ekspose bersama Kejagung nantinya menjadi forum koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Dalam pemaparan tersebut, kedua pihak akan membahas konstruksi perkara, penerapan pasal, serta kecukupan alat bukti sebelum proses hukum berlanjut ke tahap berikutnya.

Penyidikan dugaan makar ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik. Bareskrim telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar pada 11 November 2026.

Dalam perkara tersebut, penyidik mendalami dugaan perbuatan yang bertujuan merampas kemerdekaan Presiden, membuat kepala negara tidak mampu menjalankan pemerintahan, hingga menggulingkan pemerintahan yang sedang berjalan.

Untuk membuktikan dugaan tindak pidana tersebut, Bareskrim menelusuri tiga tahapan, yakni pemufakatan jahat, persiapan, dan permulaan pelaksanaan.

Penyidik menggunakan Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP dalam penyidikan perkara tersebut.

Hingga perkembangan terakhir, sebanyak 59 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan juga menyasar sejumlah pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami kemungkinan keterkaitan antara perkara penyadapan ilegal dan dugaan makar.

Meski demikian, Bareskrim belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Seseorang yang telah berstatus tersangka dalam kasus penyadapan ilegal tidak otomatis menjadi tersangka dalam perkara makar.

Penyidik masih harus membuktikan unsur pidana serta peran masing-masing pihak sebelum menetapkan status hukum dalam perkara tersebut. *