NEWS  

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, KPK Nyatakan Siap Jalankan Aturan Baru

Journalist Independent
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Journalist Independent, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap melaksanakan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna, 19 November 2026.

KPK menegaskan sebagai lembaga penegak hukum, pihaknya wajib mematuhi dan menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sebelum menerapkannya, lembaga antirasuah tersebut akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal dalam aturan baru itu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pelaksanaan UU Perampasan Aset sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan KPK.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Menurut Budi, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku. Upaya tersebut juga harus diarahkan untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui pengoptimalan pengembalian aset hasil tindak pidana.

“Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak hanya concern (fokus) soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara,” ujarnya.

Meski menyatakan akan melaksanakan undang-undang tersebut, Budi mengatakan KPK tetap perlu mengkaji ketentuan yang tercantum di dalamnya. Kajian dilakukan untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.

“KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan,” katanya.

Salah satu bagian yang menjadi perhatian KPK adalah ketentuan mengenai pembentukan badan pengelolaan dan pengawasan aset.

Baca Juga  KPK Curiga Sirajudin Lasena Terima Rp11,53 Miliar Sejak Jadi Pj Bupati Bolmut

Budi secara khusus menyebut Pasal 53 dan Pasal 61 yang berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.

Menurut dia, ketentuan tersebut perlu dipelajari lebih lanjut agar KPK dapat memahami pembagian kewenangan dan keterkaitannya dengan pelaksanaan tugas lembaga antirasuah.

“Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut,” ujarnya.

Kajian terhadap setiap pasal dinilai penting agar pelaksanaan aturan baru tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga penegak hukum.

KPK juga perlu memahami bagaimana ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan aset nantinya diterapkan dalam proses pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya pemulihan keuangan negara.

Selain membahas kesiapan pelaksanaan undang-undang, Budi turut menanggapi diskursus publik mengenai belum diaturnya secara khusus perampasan kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik dalam UU Perampasan Aset.

Ia mengatakan KPK memahami adanya masukan dan perdebatan di tengah masyarakat terkait substansi aturan tersebut.

Menurut Budi, pembahasan mengenai poin-poin yang dimasukkan dalam undang-undang telah dilakukan DPR bersama pemerintah. Karena itu, ia berharap masukan publik tetap menjadi pertimbangan dalam evaluasi regulasi ke depan.

“Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini,” ujarnya.

Budi menilai efektivitas UU Perampasan Aset baru dapat dilihat setelah aturan tersebut diterapkan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaannya benar-benar menghasilkan dampak sesuai tujuan pembentukan undang-undang.

“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” katanya.

Baca Juga  Satreskrim Polres Wajo Bekuk Pelaku Hipnotis Korban Merugi Ratusan Juta Rupiah

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti ketentuan yang telah disepakati dalam regulasi baru tersebut.

KPK menyatakan akan mempelajari aturan itu secara menyeluruh, terutama pasal-pasal yang memiliki keterkaitan langsung dengan kewenangan lembaga dalam menangani perkara korupsi dan memulihkan aset negara.

Dengan demikian, KPK menegaskan kepatuhannya terhadap UU Perampasan Aset sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas penerapannya setelah regulasi tersebut mulai dijalankan. *