Journalist Independent, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi ujian serius bagi institusi Polri. Kapolri Jenderal, Suyudi Ario Seto memastikan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti terlibat, sekalipun pelakunya berasal dari lingkungan kepolisian sendiri.
Suyudi menegaskan, tindakan penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Menurutnya, perbuatan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara sekaligus mencederai kepercayaan di dalam institusi.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda yang digelar Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan para peserta, Suyudi mengaku ikut merasakan kekecewaan atas terbongkarnya dugaan penyadapan tersebut. Ia menyebut tindakan segelintir orang tidak seharusnya merusak kehormatan institusi maupun mengganggu jalannya pemerintahan.
“Ini perbuatan yang sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasa terkhianati,” ujarnya.
Kapolri juga menilai terbongkarnya perkara tersebut justru membuka kesempatan bagi masyarakat untuk kembali memperkuat persatuan. Ia melihat munculnya dukungan terhadap pemerintah sebagai respons atas tindakan yang dinilai mencederai simbol negara.
Menurut Suyudi, perbedaan pandangan politik yang selama ini berkembang di ruang publik seharusnya tidak menghalangi masyarakat untuk berdiri bersama ketika menyangkut kepentingan bangsa.
Empat Tersangka, Kapolri Janji Tak Lindungi Pelaku dari Internal Polri
Sikap tegas Suyudi muncul ketika penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Tiga tersangka telah menjalani penahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara satu tersangka lainnya, yakni Slamet Uliandi, belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Dalam perkara tersebut, nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi masuk dalam daftar tersangka.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto sebelumnya menyampaikan bahwa jumlah tersangka mencapai empat orang. Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi, mulai dari ahli teknologi informasi, ahli pidana, hingga sejumlah anggota kepolisian.
Dugaan penyadapan terhadap Prabowo disebut berlangsung sejak 2025. Perkembangan kasus ini kemudian diikuti keputusan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).
Di tengah proses hukum tersebut, Suyudi mengirim pesan bahwa tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi pelaku kejahatan, termasuk mereka yang memiliki jabatan atau berasal dari institusi penegak hukum.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari internal Polri, pasti saya tindak tegas,” katanya.
Ia bahkan menyatakan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan yang mencederai negara.
Suyudi sekaligus mengajak organisasi kepemudaan dan seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan. Ia berharap gerakan pemuda dapat mengambil peran sebagai pengawal demokrasi dan membantu mengawasi konsolidasi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, berbagai persoalan bangsa masih membutuhkan perhatian bersama. Namun, ia optimistis cita-cita tersebut dapat diwujudkan apabila masyarakat mampu menjaga solidaritas dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. (*)
