Journalist Independent.com, MAKASSAR – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pangan untuk memastikan hasil produksi pertanian dapat terserap dengan baik, harga di tingkat petani tetap menguntungkan, dan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
Menurut Amran, peningkatan produksi saja tidak cukup untuk memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah juga perlu membenahi sistem distribusi, memperkuat koperasi, menyederhanakan regulasi, serta menyiapkan fasilitas penyimpanan agar hasil panen tidak menumpuk di sentra produksi ketika permintaan di daerah lain masih tinggi.
Hal tersebut disampaikan Amran saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Jumat, 23 Oktober 2026.
Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok Pangan untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim” itu, Amran menyoroti pentingnya membangun sistem pangan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga memastikan kelancaran pergerakan komoditas dari petani hingga ke konsumen.
Persoalan tersebut menjadi perhatian penting bagi kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), yang memiliki karakteristik wilayah berbeda, mulai dari daerah sentra produksi hingga wilayah yang masih bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain.
“Produksi yang melimpah harus diimbangi dengan distribusi yang baik. Jangan sampai hasil panen tersedia di satu daerah, tetapi daerah lain kesulitan mendapatkan pasokan atau harus membeli dengan harga yang lebih tinggi,” menjadi inti persoalan yang disoroti dalam penguatan tata kelola pangan tersebut.
Amran juga menekankan perlunya penyederhanaan regulasi di sektor pertanian, termasuk dalam penyaluran pupuk, peningkatan produksi, serta pengembangan hilirisasi komoditas. Pembenahan itu diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani maupun masyarakat.
Produksi Ada, Distribusi Jangan Menjadi Masalah
Tantangan pangan tidak selalu berkaitan dengan kurangnya produksi. Dalam kondisi tertentu, persoalan justru muncul ketika hasil panen terkonsentrasi di satu wilayah, sedangkan kebutuhan di daerah lain tidak dapat dipenuhi dengan cepat akibat kendala transportasi, biaya logistik, atau keterbatasan fasilitas penyimpanan.
Kondisi geografis Sulampua membuat persoalan tersebut perlu ditangani melalui kerja sama antardaerah. Perbedaan kapasitas produksi, jarak antarpulau, serta ketergantungan pada angkutan laut dapat memengaruhi waktu pengiriman dan biaya distribusi komoditas pangan.
Ketika distribusi tidak berjalan efisien, petani berisiko menerima harga yang rendah saat panen melimpah. Sebaliknya, masyarakat di wilayah yang membutuhkan pasokan dapat menghadapi harga yang lebih mahal akibat panjangnya rantai distribusi.
Karena itu, penguatan sistem pangan harus mencakup seluruh mata rantai, mulai dari produksi, penyerapan hasil panen, penyimpanan, pengangkutan, hingga pemasaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa daerah yang memiliki kelebihan pasokan dapat terhubung dengan wilayah yang membutuhkan, sehingga ketersediaan pangan dan pembentukan harga menjadi lebih seimbang.
Amran menilai penguatan koperasi dan pengembangan fasilitas penyimpanan, termasuk *cold storage*, dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata niaga pangan. Fasilitas penyimpanan memungkinkan komoditas tertentu disimpan lebih lama dengan kualitas yang tetap terjaga, sementara koperasi dapat membantu menghimpun hasil produksi petani dan memperkuat posisi tawar mereka dalam pemasaran.
Kebutuhan fasilitas penyimpanan tersebut terutama relevan untuk komoditas yang mudah rusak, seperti hasil hortikultura, daging, dan ikan. Tanpa penanganan pascapanen yang memadai, sebagian hasil produksi berisiko mengalami penurunan kualitas sebelum sampai ke konsumen.
Meski demikian, pembangunan fasilitas penyimpanan perlu diikuti pengelolaan yang baik, kepastian pasar, dan dukungan transportasi. Dengan begitu, fasilitas yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesinambungan pasokan, bukan sekadar menjadi infrastruktur yang tidak terintegrasi dengan kebutuhan petani dan pelaku usaha.
Sulsel Punya Posisi Strategis untuk Pasokan Pangan Sulampua
Dalam penguatan rantai pasok tersebut, Sulawesi Selatan memiliki posisi penting sebagai salah satu sentra produksi sekaligus jalur distribusi pangan di kawasan Indonesia Timur.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan pemerintah provinsi siap memperkuat peran tersebut melalui peningkatan produksi, pembangunan infrastruktur, dan perluasan kerja sama antardaerah.
Komoditas unggulan Sulsel meliputi beras, jagung, cabai, bawang merah, telur, daging ayam, dan hasil perikanan. Potensi ini menjadi modal untuk mendukung kebutuhan pangan wilayah sekitar, sepanjang didukung sistem distribusi yang efisien dan perencanaan pasokan yang terukur.
Fatmawati mengatakan, daerah sentra produksi perlu memiliki konektivitas yang memadai agar komoditas dapat menjangkau wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan komoditas, tetapi juga kemampuan menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga konektivitas sangat dibutuhkan,” ujar Fatmawati.
Pemprov Sulsel, lanjutnya, melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan melalui program tahun jamak atau multiyears Tahun Anggaran 2026. Pembangunan tersebut disertai pengembangan jaringan irigasi untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung produktivitas pertanian.
Di sisi lain, keterbatasan fasilitas rantai dingin dan tingginya biaya angkutan laut masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Kedua faktor tersebut dapat memengaruhi kelancaran pengiriman komoditas, kualitas produk, serta harga yang dibayar masyarakat.
Melalui GPIPS Sulampua 2026, pemerintah daerah berharap kerja sama antardaerah dapat diperluas, neraca pangan diperkuat, dan dukungan terhadap sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik, serta pembiayaan perbankan semakin ditingkatkan.
