Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, turut menegaskan bahwa kelancaran pasokan merupakan salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi pangan. Tantangan distribusi di wilayah Sulampua membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perum Bulog, serta BUMN yang bergerak di bidang logistik, termasuk Pelindo, Pelni, dan ASDP.
Kerja sama antardaerah, menurutnya, perlu disertai target yang terukur, mulai dari volume pasokan yang diperdagangkan, efisiensi biaya pengiriman, hingga dampaknya terhadap harga komoditas di daerah tujuan.
Pendekatan tersebut penting agar kerja sama tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pergerakan komoditas dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui apakah distribusi yang dilakukan mampu mengurangi disparitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Dengan karakteristik wilayah kepulauan, penguatan logistik pangan Sulampua membutuhkan keterpaduan antara jalur darat, laut, fasilitas penyimpanan, dan pusat distribusi. Ketersediaan data produksi dan kebutuhan pangan yang akurat juga menjadi faktor penting dalam menentukan komoditas yang perlu dikirim, jumlah pasokan, serta waktu distribusinya.
Menjaga Harga Petani dan Daya Beli Masyarakat
Penguatan tata kelola pangan pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga ketersediaan bahan pokok, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh produsen dan konsumen.
Petani membutuhkan kepastian pasar dan harga yang layak agar tetap memiliki insentif untuk meningkatkan produksi. Sementara itu, masyarakat membutuhkan pasokan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Kedua kepentingan tersebut perlu dijaga melalui tata niaga yang efisien, akses distribusi yang terbuka, dan kebijakan yang mampu merespons perubahan kondisi pasokan.
Pemerintah juga perlu memperhatikan risiko iklim yang dapat mengganggu produksi, termasuk kekeringan akibat fenomena El Niño. Dukungan terhadap pengelolaan air, jaringan irigasi, pompanisasi, serta optimalisasi lahan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian.
Fatmawati menyampaikan bahwa dukungan Kementerian Pertanian melalui program Optimasi Lahan Rawa, pompanisasi, dan listrik masuk sawah membantu petani memitigasi dampak kekeringan. Program tersebut diharapkan dapat menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan kondisi cuaca.
Di sisi lain, pembenahan distribusi tetap diperlukan agar peningkatan produksi tidak menimbulkan persoalan baru pada saat panen raya. Hasil pertanian yang terserap dengan baik akan membantu menjaga pendapatan petani, mengurangi risiko kerugian akibat penurunan kualitas komoditas, dan mendukung kesinambungan pasokan bagi konsumen.
Melalui GPIPS Sulampua 2026, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan mendorong penguatan konektivitas pangan, perluasan kerja sama antardaerah, serta peningkatan efisiensi rantai pasok.
Bagi Sulawesi Selatan, langkah tersebut sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai sentra produksi dan simpul distribusi pangan di kawasan Indonesia Timur. Sementara bagi kawasan Sulampua, keberhasilan upaya tersebut akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak menerjemahkan koordinasi menjadi kerja sama pasokan yang nyata, distribusi yang lebih efisien, dan harga pangan yang lebih stabil bagi masyarakat. (iz)
