Journalist Independent.com, BOGOR – Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menilai, popularitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak cukup untuk membawa PSI menjadi juara tanpa dukungan mesin organisasi yang kuat. Ini tentu juga tidak bisa menjamin PSI bisa menang.
Menurut Ahmad Ali, figur yang memiliki banyak pendukung perlu ditopang struktur partai yang tertata agar dukungan masyarakat dapat dihimpun dan disalurkan melalui organisasi.
“Enggak akan mungkin kita bisa jadi juara kalau kemudian hanya mengandalkan figur,” ujar Ahmad Ali kepada wartawan saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2026).
Menurut dia, struktur partai diperlukan untuk menghimpun dan menyalurkan dukungan masyarakat kepada figur yang diandalkan.
“Karena figur itu akan efektif kalau ada mesin. Mesin. Jadi ada salurannya, ada yang menampung,” jelas Ahmad Ali.
Ia mencontohkan Jokowi sebagai salah satu figur utama PSI. Menurut Ahmad Ali, dukungan masyarakat kepada Jokowi perlu diimbangi dengan struktur partai yang tertata.
“Jadi kalau katakanlah Pak Jokowi sebagai salah satu figur utama yang ada di partai ini, begitu banyak pencintanya tapi kemudian ini kalau strukturnya tidak tertata rapi kan tidak ada yang bisa menampung semuanya,” kata Ahmad Ali.
PSI Lakukan Evaluasi
Ahmad Ali mengatakan, PSI saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi partai melalui rapat kerja di tingkat wilayah dan daerah.
Evaluasi tersebut untuk memastikan struktur partai telah memenuhi target sesuai dengan peraturan organisasi (PO) PSI. Ahmad Ali mengatakan, PSI menargetkan pembentukan struktur dengan jumlah anggota tertentu di setiap tingkatan, yakni 10 orang di tingkat desa, 15 orang di tingkat kecamatan, 25 orang di tingkat kabupaten, dan 45 orang di tingkat provinsi.
“Nah, ditargetkan 10 orang per desa, 15 orang per kecamatan, 25 per kabupaten, dan kemudian 45 per provinsi,” ujar Ahmad Ali.
Ahmad Ali menambahkan, penguatan struktur organisasi juga menjadi salah satu pesan yang disampaikan Jokowi kepada jajaran PSI. “Pak Jokowi tadi sebelum keluar, dia berpesan kepada saya untuk disampaikan bagaimana pentingnya membangun struktur organisasi,” ungkap Ahmad Ali.
Singgung Ijazah Gibran
Ahmad Ali kepada awak media menyinggung dugaan operasi politik di balik polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ahmad Ali mengatakan, dirinya sulit mengabaikan pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyinggung adanya operasi politik yang diarahkan kepada dirinya dan Gibran melalui persoalan ijazah.Baca Isu Politik
“Sulit untuk kita tidak membenarkan apa yang dikatakan Pak Jokowi,” ujar Ahmad Ali.
Menurut Ahmad Ali, polemik ijazah Gibran kembali mencuat setelah proses Pemilihan Presiden 2024 selesai dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Ia mempertanyakan mengapa persoalan tersebut kembali diperdebatkan setelah tahapan pemilihan presiden berakhir.
Ahmad Ali juga menyoroti proses hukum yang berkaitan dengan polemik tersebut, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mempersoalkan kedudukan hukum atau legal standing pihak yang mengajukan permohonan serta pembahasan mengenai ijazah dalam pertimbangan putusan.
“Selalu saya katakan, Mahkamah Konstitusi sedang melakukan atraksi politik,” kata Ahmad Ali.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Ahmad Ali terhadap proses yang berlangsung.
Ahmad Ali turut menyinggung perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara lain, khususnya Singapura dan Australia. Ia berpendapat bahwa bentuk dokumen pendidikan di luar negeri perlu dipahami berdasarkan sistem yang berlaku di negara tersebut.
Ahmad Ali mencontohkan anaknya yang menempuh pendidikan menengah di Melbourne, Australia.
