JAKARTA — Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengingatkan peredaran narkotika semakin terorganisasi dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Jaringan tersebut tidak hanya bergerak di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai menyasar kawasan perdesaan, perkebunan hingga pesisir.
Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan kondisi tersebut merupakan fakta yang ditemukan di lapangan. Dia meminta persoalan narkotika ditangani secara serius agar perkembangannya tidak semakin luas.
“Ini bukan menakut-nakuti, tapi kami bicara fakta realistis di lapangan. Jika kami membiarkan ini tanpa tindakan tegas dan serius, jangan heran dalam lima tahun mendatang Indonesia bisa menghadapi situasi ancaman kejahatan terorganisir seperti di Meksiko atau Brasil,” ujar Suyudi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan dan audiensi pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (15/9).
Nelayan Mulai Dilirik sebagai Kurir
Suyudi mengatakan ancaman narkotika kini masuk ke berbagai lingkungan masyarakat. Peredarannya ditemukan mulai dari sekolah dan kampus hingga desa, kawasan perkebunan, serta wilayah pesisir.
Kerentanan kawasan pesisir menjadi perhatian karena jaringan narkotika dapat memanfaatkan jalur perairan untuk memasukkan dan mendistribusikan barang terlarang.
Menurut Suyudi, BNN juga menemukan nelayan yang tergiur menjadi kurir narkotika melalui jalur perairan dan pelabuhan tikus. Iming-iming keuntungan finansial menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian orang terlibat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jaringan narkotika tidak hanya mengandalkan jalur distribusi di daratan. Jalur laut juga menjadi salah satu celah yang harus diperkuat pengawasannya.
BNN Temukan Senjata Api dalam Penindakan
Dalam penindakan terbaru, BNN tidak hanya menemukan dan menyita barang bukti narkotika. Petugas juga mengamankan 17 senjata api yang terdiri atas senjata rakitan, modern, dan organik.
Senjata tersebut diduga digunakan jaringan bandar untuk menghadapi atau melawan petugas saat proses penindakan.
Temuan itu menjadi salah satu perhatian BNN dalam melihat perkembangan jaringan narkotika yang semakin terorganisasi. Karena itu, Suyudi menilai pemberantasan narkotika membutuhkan kerja bersama antara aparat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif di daerah.
BNN Dorong Penguatan P4GN di Daerah
Suyudi menekankan pentingnya kolaborasi antara BNN, pemerintah daerah, dan DPRD kabupaten dalam memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
BNN juga mendorong pemerintah daerah memperkuat anggaran P4GN serta mengoptimalkan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).
Menurut Suyudi, penguatan kelembagaan di tingkat daerah diperlukan agar upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak hanya terpusat di tingkat nasional.
Dia juga mengusulkan pemanfaatan forum nasional, termasuk rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri, untuk memperluas sosialisasi P4GN kepada seluruh kepala daerah.
Suyudi berharap pertemuan dengan ADKASI tidak berhenti pada penyampaian komitmen. Dia meminta hasil audiensi diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba atau Bersinar.
DPRD Siap Dorong Perda dan Anggaran
Ketua Umum ADKASI Siswanto mengapresiasi langkah BNN dalam memberantas peredaran narkotika. Dia menyebut DPRD memiliki ruang untuk mendukung upaya tersebut melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Siswanto mengatakan ketiga fungsi tersebut dapat dioptimalkan untuk memperkuat program P4GN di daerah.
“Pencegahan narkotika dan penyelamatan generasi bangsa adalah tugas kita bersama. Kami di ADKASI siap mendukung keterlibatan DPRD kabupaten, baik dalam mendorong perda P4GN, pengalokasian anggaran APBD untuk BNNK, maupun sosialisasi ke daerah-daerah,” ungkap Siswanto.
Dalam dialog tersebut, pimpinan DPRD Majalengka Didi Supriadi dan pimpinan DPRD Siak Syarif turut menyampaikan kondisi di wilayah masing-masing.
Didi dan Syarif antara lain menyoroti peredaran obat-obatan terlarang di wilayah perdesaan. Mereka juga menyinggung kerentanan kawasan pesisir dan perbatasan laut, termasuk Selat Malaka, terhadap penyelundupan narkotika.
Kolaborasi antara BNN, pemerintah daerah, dan DPRD dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat pencegahan sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan narkotika hingga tingkat daerah. (*)
