JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah besar untuk mengendalikan subsidi energi pada 2027. Salah satunya dengan memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sebelumnya berada di kisaran 40 juta kiloliter menjadi sekitar 20 juta kiloliter.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan beban subsidi energi yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardianto, mengatakan pengurangan kuota berkaitan dengan rencana pemerintah memperketat penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Salah satu jenis BBM yang menjadi perhatian adalah Pertalite. Pemerintah sebelumnya telah membahas sejumlah langkah untuk mengendalikan subsidi energi, termasuk memperketat penyaluran BBM tertentu.
“Kalau terkait dengan subsidi APBN, ini lumayan cukup besar subsidi jenis BBM tertentu,” ujar Ferry, Rabu (19/8/2026).
Menurut Ferry, pembahasan mengenai pengendalian subsidi tersebut telah dilakukan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Keuangan.
Dalam pembahasan itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan subsidi yang dinilai cukup besar, salah satunya melalui pengendalian penyaluran Pertalite.
“Pada saat pertemuan dengan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi, termasuk salah satunya Pertalite,” katanya.
Ferry menjelaskan, rencana memperketat penyaluran tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proyeksi penurunan kuota BBM bersubsidi pada 2027.
Jika sebelumnya kuota berada di kisaran 40 juta kiloliter, pemerintah kini memproyeksikan jumlahnya turun menjadi sekitar 20 juta kiloliter.
Namun, besaran tersebut belum disertai penjelasan rinci mengenai bagaimana mekanisme pengurangan kuota akan diterapkan di lapangan.
Pemerintah juga belum memastikan apakah pemangkasan kuota secara langsung akan mengurangi anggaran subsidi BBM yang disiapkan dalam APBN 2027.
Begitu pula dengan pengaruhnya terhadap asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang menjadi salah satu komponen dalam perhitungan anggaran energi.
Ferry mengatakan pemerintah masih perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan subsidi maupun alasan teknis di balik rencana pemangkasan kuota tersebut.
“Kalau ada kesempatan kami akan,” ujar Ferry.
Rencana pemangkasan kuota ini menandai upaya pemerintah mencari titik keseimbangan antara pengendalian beban APBN dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Di sisi lain, mekanisme penyaluran menjadi faktor penting agar pembatasan subsidi tidak justru menyulitkan kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
Dengan demikian, angka 20 juta kiloliter saat ini masih menjadi proyeksi yang menunggu penjelasan lebih terperinci mengenai skema pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat. (*)
Wartawan: Andi, Editor: Andi
